TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM MENYERAP MENAMPUNG MENGHIMPUN DAN MENINDAKlANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT KAMPUNG (Studi di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)

TEGAR, SYAPUTRA (2024) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM MENYERAP MENAMPUNG MENGHIMPUN DAN MENINDAKlANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT KAMPUNG (Studi di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Kampung atau disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayahnya dan di tetapkan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 63 Huruf C Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi bahwa Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Wajib menyerap, menampug, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung. Dalam Pengimplementasian pasal 63 huruf c undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan masih belum berjalan secara maksimal. Dengan adanya permasalahan kurang aktifnya BPK dalam melakukan penyerapan hingga penindak lanjutan asprasi masyarakat. Dalam penelitian ini, masalah yang di kaji yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyerap, Menampung, Menghimpun dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way kanan; (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyerap, Menampung, Menghimpun dan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way kanan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis Implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyerap, Menampung, Menghimpun dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way kanan; (2) Untuk menganalisis Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyerap, Menampung, Menghimpun, dan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way kanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berfokus kepada pengematan sosial, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat realitas yang terbangun secara sosial, berhubungan erat antara peneliti dengan subjek yang di teliti. Teknik pengelolaan data yaitu; editing (pengecekan ulang), rekonstruksi data (menyusun ulang secara berurutan dan logis sesui permasalahan), dan sistematika data (menempatkan data sesuai kerangka sistematika pembahasan). Kemudian, Analisis ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa, dalam proses pelaksanaan kegiatan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang di lakukan BPK Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, belum terimplementasi secara optimal terdapat beberapa faktor penghambat, seperti; Kurangnya koordinasi ketua BPK kepada anggotanya sehingga masih terdapat anggota BPK yang kurang sadar akan tugas dan kewajibannya. Serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan wewenang BPK yang berakibat kurang terjaganya komunikasi antar BPK dan masyarakat dengan baik. Sedangkan menurut pndangan Siyāsah Tanfīżiyyah belum sepenuhnya terlaksana sesuai prinsip Ahl al-Ḥall Wa al-‟Aqd dalam kemaslahatan umat sesuai dengan konsep Fiqh Siyāsah. ABSTRACT The Village Consultative Body, or known by other names, is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the Village residents based on their regional representation and are democratically appointed. Based on Article 63 Letter C of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, it states that the Village Consultative Body (BPK) is obligated to absorb, accommodate, collect, and follow up on the aspirations of the Village community. In the implementation of Article 63 Letter C of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Sidoarjo Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency, it has not yet been implemented optimally. This is due to the problem of the BPK's lack of activity in absorbing and following up on community aspirations. This research examines the following issues: (1) How is the implementation of the Village Consultative Body's duties in absorbing, accommodating, collecting, and following up on community aspirations in Sidoarjo Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency? (2) What is the Fiqh Siyāsah perspective on the implementation of the Village Consultative Body's duties in absorbing, accommodating, collecting, and following up on community aspirations in Sidoarjo Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency? The objectives of this research are: (1) To analyze the implementation of the Village Consultative Body's duties in absorbing, accommodating, collecting, and following up on community aspirations in Sidoarjo Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency; (2) To analyze the Fiqh Siyāsah perspective on the implementation of the Village Consultative Body's duties in absorbing, accommodating, collecting, and following up on community aspirations in Sidoarjo Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency. This research is a field research that focuses on social observation. This research is descriptive qualitative in nature, which is a socially constructed reality, closely related between the researcher and the subject being researched. The data management techniques are: editing (rechecking), data reconstruction (rearranging sequentially and logically according to the problem), and data systematics (placing data according to the systematic framework of discussion). Then, this analysis uses a qualitative method that is descriptive inductive in nature. Based on the research results, it can be concluded that, in the process of implementing the activities of absorbing, accommodating, collecting, and following up on community aspirations carried out by the BPK of Sidoarjo Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency, it has not been implemented optimally. There are several inhibiting factors, such as: Lack of coordination between the BPK chairman and his members, so there are still BPK members who are not aware of their duties and obligations. As well as a lack of community understanding regarding the duties and authorities of the BPK, which results in poor communication between the BPK and the community. Meanwhile, according to the Siyāsah Tanfīżiyyah perspective, it has not been fully implemented in accordance with the principles of Ahl al-Ḥall Wa al ‘Aqd in the maslahah of the ummah according to the concept of Fiqh Siyāsah.

Actions (login required)

View Item