TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DESA (Studi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)

PEBRIZIO, SANDY (2024) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DESA (Studi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif. Terdapat beberapa permasalahan yang dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa dan Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa dan untuk mengetahui tinjauan fiqh Siyāsah terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan katibung, Kabupaten Lampung Selatan yang terfokus pada asas transparan sudah terlaksana namun belum terlaksana sepenuhnya. Karena masih terdapat indikator transparansi yang belum terpenuhi yaitu tersedianya infomasi yang mudah diakses oleh publik, contohnya seperti tidak adanya plang/banner tentang APBDes didepan balai desa dan terbatasnya informasi tentang APBDes serta bukti pelaksanaannya di Website desa. ditinjau dari fiqh Siyāsah tanfidziyyah yang tujuan utamanya juga untuk mengatur dan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan ummat dengan melaksanakan sebuah peraturan dengan baik. Kata Kunci: Fiqh Siyāsah, Peraturan Daerah, Transparansi, Keuangan Desa. ABSTRACT Village finances are all village rights and obligations that can be valued in money, as well as everything in the form of money or goods that can be made into village property related to the implementation of rights and obligations. In Article 2 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Village Finances, it is stated that village finances are managed based on transparent, accountable and participatory principles. There are several issues that are discussed further in this research, namely how to implement Article 2 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Village Finances and a review of Siyāsah Fiqh on the Implementation of Article 2 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Village Finances in Rangai Village Tri Tunggal, Katibung District, South Lampung Regency. The purpose of this research is to determine the implementation of Article 2 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Village Finances and to determine the Siyāsah fiqh review of the implementation of Article 2 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Village Finances in Rangai Tri Tunggal Village, Katibung District South Lampung Regency. The method used in this research is field research. This research is descriptive research which is research intended to collect information regarding the status of an existing symptom, namely the symptom according to what it was at the time the research was conducted. Based on the results of this research, it shows that the implementation of Article 2 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Village Finance in Rangai Tri Tunggal Village, Katibung District, South Lampung Regency which focuses on transparent principles has been implemented but has not been fully implemented. Because there are still indicators of transparency that have not been met, namely the availability of information that is easily accessible to the public, for example the absence of signs/banners about the APBDes in front of the village hall and limited information about the APBDes and evidence of its implementation on the village website. viewed from the Siyāsah tanfidziyyah fiqh whose main aim is also to regulate and create the benefit and welfare of the ummah by implementing regulations well. Keywords: Fiqh Siyāsah, Regional Regulations, Transparency, Village Finance.

Actions (login required)

View Item