PERANAN LURAH TANJUNG KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH SYAR‘IYYAH (Studi di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung)

M., RENDY DHARMAWAN (2024) PERANAN LURAH TANJUNG KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH SYAR‘IYYAH (Studi di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Terdapat beberapa rumah kos di wilayah Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dari beberapa rumah kos tersebut didapatkan sebuah pelanggaran oleh penghuni kos yang diakibatkan kurangnya pengawasan pemilik kos, peraturan yang dilanggar terdapat pada Pasal 12 b dan c dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini ialah meneliti tentang peranan Lurah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos, serta bagaimana Peranan Lurah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Rumah Kos dalam Prespektif Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah Syar„iyyah pada Rumah Kos di Tanjung Karang Kecamatan Enggal Bandar Lampung?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data di analisis secara deskriptif menggunakan kerangka berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Peranan Lurah dalam Implementasi Pasal 16 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos dalam melaksanakan Perda terkait, belum maksimal dan masih butuh banyak evaluasi serta tinjauan ulang atas sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pihak pelanggar peraturan,. Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah memiliki artian pelaksanaan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwasanya atas permasalahan yang terjadi dikarenakan pelaksana Tanfīżiyyah, yaitu Lurah belum mengawasi dan memberikan sanksi yang ada secara maksimal, sehingga terjadi pelanggaran peraturan. Kata kunci : Peranan Lurah, Rumah Kos, Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah. ABSTRACT There are several boarding houses in the Tanjung Karang Subdistrict, Enggal District, Bandar Lampung City, in several of these boarding houses there were violations by the boarding house residents who violated the supervision of the boarding house owner, the regulations that were violated were in Article 12 b and c in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 07 of 2018 Concerning Permits for the Operation and Arrangement of Boarding Houses. Based on the background above, the problem formulation contained in this research is research on the role of the Tanjung Karang Village Head, Bandar Lampung City in implementing Article 16 of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 07 of 2018 concerning permits for the Operation and Arrangement of Boarding Houses, as well as the role of the Tanjung Village Head. Karang Bandar Lampung City in Implementing Article 16 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 07 of 2018 concerning Boarding House Permits from the Perspective of Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah Syar'iyyah on Boarding Houses in Tanjung Karang, Enggal District, Bandar Lampung?. This research uses a type of field research. In this research the author uses a qualitative approach. This research is descriptive normative in nature. The data sources that the author uses are primary and secondary. Data collection techniques are observation, interviews and documentation, then the data is analyzed descriptively using an inductive thinking framework. The results of this research show that the role of the Village Head in the Implementation of Article 16 of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 07 of 2018 concerning the Implementation and Arrangement of Boarding Houses in implementing the related Regional Regulation, is not optimal and still requires a lot of evaluation and review of the sanctions given to the parties. scofflaw,. Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah means the implementation of legislation. It can be concluded that the problems that occur are due to the implementation of the Tanfīżiyyah, namely the Village Head has not supervised and given the existing sanctions to the maximum, resulting in violations of regulations. Keywords: Role of Village Head, Boarding House, Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah.

Actions (login required)

View Item