TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA BURUH NELAYAN (Studi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

NENENG, WIDYA NINGSIH (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA BURUH NELAYAN (Studi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Desa Muara Gading Mas merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, nelayan terdiri dari beberapa kelompok apabila dilihat dari kepemilikan alat tangkap yaitu: nelayan juragan; buruh nelayan dan nelayan perorangan. Hubungan kerja yang terjadi antara Juragan (Musta‟jir) dan buruh nelayan (a‟jir) merupakan hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang berlangsung secara lisan. Sistem pengupahan yang dilakukan adalah dengan cara bagi hasil, meskipun demikian belum jelas berapa jumlah upah dari persentase hasil penjualan yang akan diterima oleh buruh nelayan jika hasil dari penjualan ikan dikurangi modal operasional, dibagi dengan buruh nelayan lainnya dan dikurangi bon (nendo) kerugian sebelumnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Ijarah. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara atau interview. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengupahan pada buruh nelayan yang terjadi di Desa Muara Gading Mas tergantung bagaimana kebijakan dari juragan yang disepakati oleh buruh nelayan yang bekerja dengan juragan tersebut. Dengan sistem 60:40 yang ditetapkan oleh juragan dan disepakati oleh buruh nelayan, maka 60% untuk juragan dan 40% untuk buruh nelayan yang dibagi lagi dengan para buruh nelayan lainnya. Hal ini sudah biasa terjadi ditengah masyarakat karena sifatnya yang struktural serta diterima sebagai tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, bahwa sistem pengupahan yang dilakukan adalah “mubah atau boleh” karena sudah memenuhi rukun dan syarat Ijarah serta didasari kesepakatan bersama. Walaupun dalam pemberian upah berdasarkan hasil pendapatan melaut namun hal itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kata Kunci : Ijarah, Upah, Buruh Nelayan. ABSTRACT Muara Gading Mas Village is a village where the majority of the population works as fishermen. Fishermen are not a single entity, fishermen consist of several groups when viewed from the ownership of fishing gear, namely: fishermen boss, fishermen laborers and individual fishermen. The working relationship that occurs between the Boss and fishermen laborers is a normal working relationship, namely a working relationship that takes place verbally. The wage system used is by way of profit sharing, although it is not clear how much wages from the percentage of sales results will be received by fishermen laborers if the proceeds from fish sales are reduced by operational capital, divided with other fishermen laborers and reduced by previous loss bond (nendo). The theory used in this study is the Ijarah theory. In addition, this type of research is field research because it was held at the fish auction in Muara Gading Mas Village, this research is descriptive qualitative using qualitative methods. The data source in this study was obtained through interviews. Based on the result of the study, the wage system for fishermen laborers that occurs in Muara Gading Mas Village depends on the policies of the boss agreed upon by the fishermen laborers who work with the boss. With the 60:40 system set by the boss and agreed upon by the fishermen, 60% is for the boss and 40% is for the fishermen who are divided again with other fishermen. This is common in society because of its structural nature and is accepted as a tradition that is passed down from generation to generation. While in the view of Islamic law, the wage system that is carried out is “mubah or permissible” because it has fulfilled the pillars and requirements of Ijarah and is based on mutual agreemen. Although in the provision of wages based on the results of fishing income, it has been agreed upon by both parties. Keywords: Ijarah, Wages, Fishermen's Labor.

Actions (login required)

View Item