IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIŻIYAH (Studi di Desa Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

ARIF, MIFTAHUDIN (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIŻIYAH (Studi di Desa Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Proses pengangkatan perangkat desa tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung. Pentingnya penelitian ini juga terungkap dari ketidakjelasan mekanisme yang digunakan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Dan bagaimana analisis Fiqh Siyasah Tanfiżiyah terhadap Implementasi Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung di Desa Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Fied Recearch) dan penelitian kepustakaan (Library Research). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), Rekonstruksi data (reconstructing), dan Sistematisasi data (systematizing). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perbup Lampung Tengah Nomor 42 tahun 2021, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, tidak dilakukan dengan maksimal sesuai perbup pasal 4 dan 5 dengan menjalankan mekanisme yang ada, dan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam Perbup. Masih adanya tidak ketransparan sehingga menyebabkan sewenang-wenang dalam prosesnya, dalam hal ini aturan yang telah berlaku seperti dihiraukan begitu saja. Di tinjau dari perspektif fiqh siyasah Tanfiżiyah implementasi Perbup Lampung Tengah Nomor 42 tahun 2021 Dalam hal ini Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa tidak ada masalah karena masih sesuai dengan syara' atau aturan yang telah disepakati. Hanya saja Kepala Desa kurang Adil dalam menentukan Perangkat Desa yang akan diangkat karena dalam menentukan pilihanya mementingkan kepentingan pribadi. Kata Kunci : Fiqh Siyasah Tanfiżiyah, Pengangkatan dan Pemberhentian, Perangkat Desa. ABSTRACT The process of appointing village officials is not in line with Central Lampung Regency Regent Regulation Number 42 of 2021 concerning the appointment and dismissal of village officials. The importance of this research is also revealed by the unclear mechanism used in the process of appointing village officials. The formulation of the problem in this research is how to implement Perbup Number 42 of 2021 and what is the Fiqh Siyasah Tanfiżiyah analysis of the implementation of Perbup Number 42 of 2021 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials in Sendang Asri Village, Sendang Agung District, Central Lampung Regency. The type of research used is field research (Fied Research) and library research (Library Research). The data used is primary and secondary data. The data collection method in this research is by conducting interviews and documentation. Data processing methods are carried out by examining data (editing), reconstructing data (reconstructing), and systematizing data (systematizing). The data analysis method used is a qualitative descriptive method using inductive thinking methods. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of Central Lampung Regency Regulation Number 42 of 2021, concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials, has not been carried out optimally by implementing pasal 4 end 5 existing mechanisms, and paying attention to the requirements contained in the Regency Regulation. There is still a lack of transparency, which causes arbitrariness in the process, in this case the rules that are in effect are simply ignored. Reviewed from the perspective of fiqh siyasah Tanfiżiyah, the implementation of Central Lampung Regional Regulation Number 42 of 2021. In this case, there is no problem with the appointment and dismissal of village officials because they are still in accordance with the agreed syara' or rules. It's just that the Village Head is not fair in determining which Village Officials will be appointed because in making his choice he prioritizes personal interests. Keywords: Fiqh Siyasah Tanfiżiyah, Appointment and Per stop, Village Apparatus.

Actions (login required)

View Item