IMPLEMENTASI FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PASAL 6 NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus pada UPTD Wilayah I Samsat Rajabasa Bandar Lampung)

M., FARREL CORDOVA NAPITUPULU (2024) IMPLEMENTASI FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PASAL 6 NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus pada UPTD Wilayah I Samsat Rajabasa Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Upaya meningkatkan kesadaran Hukum menjadi krusial agar Implementasi Hukum dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif bagi kehidupan bersama. Selain itu, kerja sama antara berbagai instansi seperti Bapenda Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja dalam membentuk pelayanan bersama di Kantor Bersama Samsat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat terkait Pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, kesadaran Hukum yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam mematuhi aturan Pajak dapat menjadi landasan bagi pembangunan Nasional yang optimal dan merata di seluruh Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung serta Bagaimana Tinjauan fiqh siyāsah tanfīẓiyyah terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 6 Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di UPTD Wilayah 1 Samsat Rajabasa Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung serta bagaimana Tinjauan fiqh siyāsah terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 6 Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di UPTD Wilayah 1 Samsat Rajabasa Bandar Lampung. Penulisan skripsi ini menggunakan (Field Research), Penelitian yang langsung di lapangan atau kepada responden secara langsung dengan menggunakan metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Wilayah 1 Samsat Rajabasa Bandar Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung melalui bergabagi upaya yang dilakukan oleh petugas seperti kegiatan door to door, razia, informasi melalui iklan, dan samsat keliling yang mendatangi disetiap kecamatan. akan tetapi masih ada beberapa hambatan yang membuat masyarakat tidak membayar Pajak, Dalam pandangan fiqh siyāsah tanfīẓiyyah diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. pajak juga dapat dianggap sebagai kewajiban manusia terhadap Negara sehingga pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ulil Amri (Pemerintah), mencakup proses pemungutan dan penggunaannya. dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan Proyek lainnya. Kata Kunci : Pajak Kendaraan, Peraturan Daerah, fiqh siyāsah tanfīẓiyyah. ABSTRACT Efforts to increase legal awareness are crucial so that legal implementation can run more effectively and produce a positive impact on collective life. Apart from that, cooperation between various agencies such as the Lampung Province Bapenda, Regional Police, and PT. Jasa Raharja in establishing joint services at the Samsat Joint Office aims to increase the effectiveness and efficiency of services to the public regarding motor vehicle tax. Thus, high legal awareness and active involvement in complying with tax regulations can be the basis for optimal and equitable national development throughout Indonesia. The problem of this research is How is the Implementation of Motor Vehicle Tax Payment in Bandar Lampung City and How is the Review of Fiqh Siyāsah Tanfīẓiyyah towards Bandar Lampung City Regional Regulation Article 6 Number 2 of 2011 Concerning Regional Taxes in UPTD Region 1 Samsat Rajabasa Bandar Lampung. The purpose of this study is to find out how is the Implementation of Motor Vehicle Tax Payment in Bandar Lampung City and how is the Review of Fiqh Siyāsah towards Bandar Lampung City Regional Regulation Article 6 Number 2 of 2011 Concerning Regional Taxes in UPTD Region 1 Samsat Rajabasa Bandar Lampung. The writing of this thesis uses (Field Research), Research that is directly in the field or to respondents directly using the Observation, Documentation and Interview methods. From the results of this study it was found that the implementation of motor vehicle tax collection at UPTD Region 1 Samsat Rajabasa Bandar Lampung was in accordance with the Regional Regulation of Bandar Lampung City through various efforts made by officers such as door to door activities, raids, information through advertisements, and mobile samsats that visit each sub-district. However, there are still several obstacles that prevent people from paying taxes. In the view of fiqh siyāsah tanfīẓiyyah it is permissible because it does not conflict with Islamic law. Taxes can also be considered as a human obligation to the State so that taxes are based on laws and regulations stipulated by Ulil Amri (Government), including the collection process and its use. and used for the benefit of the community, such as the construction of roads, bridges, and other projects. Keywords: Vehicle Tax, Regional Regulations, fiqh siyāsah tanfīẓiyyah.

Actions (login required)

View Item