IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Pengaringan, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara)

IQBAL, MUJAHADAH (2024) IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Pengaringan, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Dana desa merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk memprioritaskan pada pembiayaan penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayan masyarakat. Adanya dana tersebut memunculkan permasalahan baru dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan atau pengelolaan dana desa. Seringkali penggunaan Dana desa belum dilakukan berdasarkan dengan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaannya. Maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pengaringan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pengaringan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara?? Adapun jenis metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian Deskripstif Analisis. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu: Sumber data primer adalah informasi yang didapat dari kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat Desa Pengaringan. Dan Data sekunder yang diambil sebagai pendukung dalam penelitian ini seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 19 Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pengaringan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara pada penggunaannya telah sesuai pada ayat 1. Namun, dalam skala prioritas tidak sesuai dengan apa yang telah diprioritaskan dalam ayat 2 pasal 19 karna dana desa lebih banyak digunakan untuk anggaran belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam tinjauan siyasah maliyah hal ini belum sesuai pada asas asas pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan. Dimana Desa Pengaringan tidak menjalankan salah satu asas pemerintahan yaitu asas maslahat, sehingga masyarakat Desa Pengaringan mengalami keterbatasan dalam peningkatan taraf hidup baik dari segi pemenuhan fasilitas maupun dari segi pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kata Kunci: Pengelolaan, APBDesa, Siyasah Maliyah. ABSTRACT Village funds are funds provided by the central government to villages to prioritize financing for village development and community empowerment. The existence of these funds raises new problems in their management, this is due to a lack of knowledge regarding the use or management of village funds. Often the use of village funds has not been carried out based on village problems and needs. The implementation of development program activities is not yet fully in line with the priority scale for its use. So the problem formulation that can be taken from this research is as follows: How is the implementation of Article 19 of Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Pengaring Village, West Abung District, North Lampung Regency? What is the review of Siyasah Fiqh regarding the implementation of Article 19 of Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Pengeringan Village, West Abung District, North Lampung Regency?? The type of research method used is field research with the nature of descriptive analysis research. There are two sources of data in this research, namely: The primary data source is information obtained from the village head, village officials, and the Pengaringan Village community. And secondary data taken as support in this research such as books, legal journals, legal reports and print media related to the research problem. Data collection techniques were carried out using interview, observation and documentation methods. The results of this research indicate that the implementation of Article 19 Number 60 of 2014 concerning Management of the Village Income and Expenditure Budget (APBDes) in Pengaringan Village, West Abung District, North Lampung Regency in its use is in accordance with paragraph 1. However, in terms of the priority scale it is not in accordance with what has been prioritized. in paragraph 2 of article 19 because village funds are used more for budget expenditures in the field of government administration compared to the fields of village development and community empowerment. Meanwhile, in the review of maliyah siyasah, this is not in accordance with the principles of good governance in financial management. Where Pengaringan Village does not implement one of the principles of government, namely the principle of benefit, so that the people of Pengaringan Village experience limitations in improving their standard of living both in terms of providing facilities and in terms of empowering the community itself. Keywords: Management, Village APBD, Siyasah Maliyah.

Actions (login required)

View Item