TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NO 01 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara)

Muhammad, Aldi Pratama (2024) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NO 01 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi bagi mereka. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti rumah tangga, komunitas, tempat kerja, dan institusi. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, Bagaimana Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Untuk Memahami Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti yakni implementasi Pasal 21 peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 21 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah berperan sepenuhnya terhadap hak-hak perempuan dan anak, berkat bersatunya kerjasama antar lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Lampung Utara dengan menjalin hubungan baik meskipun ada sedikit kendala, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berperan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017 Tentang perlindungan permpuan dan anak dari tindak kekerasan. Sedangkan ditinjau melalui sudut pandang fiqih siyasah terkait pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap hak-hak perempuan dan anak sudah memenuhi ciri-ciri kepemimpinan dan bisa dikatakan sudah sesuai konsep fiqih siyasah tanfidziyyah dimana pemimpin sudah melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci : Perlindungan perempuan dan anak, Fiqih siyasah, tindak kekerasan. ABSTRACT Violence against women and children includes acts that cause them physical, sexual, psychological or economic suffering. This violence can occur in various environments, such as households, communities, workplaces and institutions. In this research the problems formulated include, 1) How is the implementation of Article 21 of North Lampung Regional Regulation Number 01 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Acts of Violence? 2) What is the review of Siyasah Fiqh regarding the implementation of Article 21 of Regional Regulation Number 01 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Acts of Violence? The aim of this research is to understand the implementation of Article 21 of North Lampung Regional Regulation Number 01 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Acts of Violence and to understand the Siyasah Fiqh Review of the Implementation of Article 21 of Regional Regulation Number 01 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Acts of Violence . This type of research includes field research. This research was carried out to look at things related to the problem being studied, namely the implementation of article 21 of regional regulations concerning the protection of women and children from crimes. violence. The results of the research can be concluded that the implementation of article 21 concerning the protection of women and children from acts of violence has played a full role in the rights of women and children, thanks to the united cooperation between relevant institutions in North Lampung Regency by establishing good relations even though there are a few obstacles, in In this case, the Women's Empowerment and Child Protection Service has played a role in accordance with Law Number 01 of 2017 concerning the protection of women and children from acts of violence. Meanwhile, viewed from the perspective of siyasah fiqh regarding the government of the Women's Empowerment and Child Protection Service regarding the rights of women and children, it meets the characteristics of leadership and can be said to be in accordance with the concept of siyasah tanfidziyyah fiqh where the leader has implemented the regulations set by the central government. Keywords: Protection of women and children, Islamic jurisprudence, acts of violence.

Actions (login required)

View Item