PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE ATAS WANPRESTASI PEMBERI JASA ENDORSE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi pada Akun Online Shop Instagram)

Rika, Rahmawati (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE ATAS WANPRESTASI PEMBERI JASA ENDORSE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi pada Akun Online Shop Instagram). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini dan telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, persaingan yang ketat antar pelaku usaha online shop menyebabkan pelaku usaha online shop memerlukan pihak lain agar mampu bersaing, salah satu strategi promosi yang ramai digunakan saat ini yaitu jasa endorsement. Namun dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sering muncul yakni bagaimana praktik pelaku usaha dengan pemberi jasa endorset dalam melakukan perjanjian pada akun online shop Instagram, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online atas wanprestasi pemberi jasa endorse dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif pada akun online shop Instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaku usaha dengan pemberi jasa endorsement dalam melakukan perjanjian pada akun online shop Instagram, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online atas wanprestasi pemberi jasa endorse dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif pada akun online shop Instagram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan Undang-Undang, fakta dan konseptual, serta menggunakan analisis kualitatif dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan mengenai wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dengan pihak pemberi jasa endorse. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaku usaha online dengan pemberi jasa endorse dalam hukum islam sudah sesuai dan memenuhi rukun ijārah yaitu ijab dan qobul. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak merasa ada yang tidak sesuai dan dirugikan atau juga merasa tertipu, maka akad tersebut bisa batal. bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online atas wanprestasi pemberi jasa endorse mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6 dan 7 UUPK mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, serta Pasal 1338 KUHP yang diwujudkan melalui perjanjian secara tertulis berupa pesan whatsapp, line dan email, dimana wujud perlindungan hukumnya tersebut yaitu pelaku usaha mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi endorse yaitu berdasarkan pada Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi, dalam penelitian ini yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan jasa endorse yang bergerak di media sosial instagram dilakukan dengan cara negosiasi atau musyawarah untuk mufakat antar pihak pelaku usaha dengan pihak jasa endorse, dimana hasil musyawarah pelaku usaha dan jasa endose tersebut masing-masing pihak jasa endorse sepakat berkewajiban membayar ganti rugi kepada pelaku usaha. Kata Kunci: Pelaku Usaha Online, Wanprestasi, Jasa Endorse. ABSTRACT Technology and information are experiencing rapid development at present and have been utilized in various fields. In the field of commerce, the intense competition among online shop operators necessitates that these operators seek assistance from others to remain competitive. One of the promotional strategies that is widely used today is endorsement services. However, in practice, there are often issues that arise regarding how business actors engage with endorsement service providers in making agreements on Instagram online shop accounts, and how legal protection is afforded to online business actors against the default of endorsement service providers from the perspective of Islamic law and positive law on Instagram online shop accounts. The purpose of this research is to understand how business actors collaborate with endorsement service providers in making agreements on Instagram online shop accounts, and to identify the forms of legal protection for online business actors against the default of endorsement service providers from the perspective of Islamic law and positive law on Instagram online shop accounts. The type of research used in this study is empirical normative law. Empirical normative legal research employs an approach based on laws, facts, and concepts, utilizing qualitative analysis that is descriptive in nature, explaining the breach of contract in endorsement agreements between online shop operators and the endorsing service providers. The research findings indicate that the practices of online business actors with service providers for endorsements in Islamic law are in accordance with and fulfill the conditions of ijārah, namely ijab and qobul. However, if in its implementation one party feels that something is not in accordance and feels harmed or also feels deceived, then the contract can be annulled. The form of legal protection for online business actors against default by endorsers refers to the provisions of legislation, particularly Articles 6 and 7 of the Consumer Protection Law regarding the rights and obligations of business actors, as well as Article 1338 of the Civil Code, which is manifested through written agreements in the form of WhatsApp messages, Line, and emails. The essence of this legal protection is that business actors are entitled to compensation in accordance with the agreed�upon terms of the contract. The resolution of disputes arising from breaches of endorsement is based on Law No. 30 of 1999 and can be settled through litigation and non-litigation methods. In this study, conducted by business actors with endorsement services operating on the Instagram social media platform, the resolution was achieved through negotiation or deliberation for consensus between the business actors and the endorsement service providers. As a result of the deliberation, both parties agreed that the endorsement service providers are obligated to pay compensation to the business actors. Keywords: Online Business Actors, Breach of Contract, Endorsement Services.

Actions (login required)

View Item