TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARLIAMENTARY THRESHOLDPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

SUHA, YUSBAIROH BARQI (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARLIAMENTARY THRESHOLDPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji urgensi Parliamentary Thershold dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Di Indonesia Parliamentary Threshold merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen. Hasil dari jumlah suara masing-masing partai politik yang diketahui seluruhnya dibagi dengan jumlah suara secara nasional yang dipersentasekan dengan besaran Parliamentary Threshold yang ditelah ditentukan. ketentuan ini diatur dalam Pasal 414 pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebesar 4%. Besaran 4% Parliamentary Threshold kemudian menjadi kontraversial. Dalam Perkembangannya Parliamentary Threshold dilakukan pengkajian ulang dimana berlakunya konstitusional pada Pemilu Tahun 2024 dan konstitusional bersyarat pada Pemilu Tahun 2029 tertuang dalam Keputusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Rumusan dari adanya penelitian ini ialah 1) Apa urgensi penetapan besaran Parliamentary Threshold Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Parliamentary Thershold pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?. Penelitian ini masuk kedalam jenis Penelitian Pustaka( Library Research) dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan dokumen, teknik pengumpulan data menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat pasal 414 tentang besaran 4% Parliamentary Thershold dan pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal dan hasil penelitian hukum. Analisis yang dilakukan adalah analisis Kualitatif. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa urgensi dari besaran Parliamentary Threshold pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum antara lain adalah untuk penyederhanaan Partai Politik, namun besaran yang ditentukan yaitu 4% ambang batas parlemen suara sah secara nasional dinilai terlalu besar, dimana menimbulkan akibat hukum yang tidak sederhana. Yaitu monopoli partai politik, suara terbuang terlalu banyak dan besaran 4% juga berhasil menggagalkan partai politik besar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini menjelaskan bahwasanya besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold perlu di lakukan pengkajian ulang secara rinci. Dalam tinjauan fiqh siya>sah dustu>riyyah parlemen dikenal sebagai ahlul-halli wal aqdi. Politik hukum perundang-undangan yaitu dalam kajian Siya>sah Dustu>riyyah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap besaran 4% parliamentary threshold dengan perhitungan sistematis, rinci dan rasional yang jelas bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kata Kumci: Pemilihan Umum, Parliamentary Threshold, Fiqh Siyasah. ABSTRACK This study examines the urgency of the parliamentary threshold in the General Election based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In Indonesia, the parliamentary threshold is a requirement for the minimum percentage of votes a political party must obtain to enter parliament. The total votes of each political party are divided by the total national votes, and the result is compared to the specified Parliamentary Threshold. This provision is regulated in Article 414 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which sets the threshold at 4%. The 4% parliamentary threshold has become controversial. Over time, the parliamentary threshold has undergone review, with its constitutionality applicable in the 2024 General Election and conditional constitutionality in the 2029 general election as outlined in Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023. The research questions addressed in this study are: 1) What is the urgency of determining the size of the parliamentary threshold in Law No. 7 of 2017 concerning general elections? 2) How does Fiqh Siyasah view the parliamentary threshold in Law Number 7 of 2017 concerning general elections? This study is a type of Library Research, using literature and document review methods for data collection. The data collection technique involves analyzing Law Number 7 of 2017 concerning general elections, particularly article 414, which discusses the 4% parliamentary threshold, and gathering legal materials by reviewing, analyzing, and studying journals and legal research findings. The analysis is conducted using qualitative methods. The results of this study conclude that the urgency of the 4% parliamentary threshold in Law Number 7 of 2017 concerning general elections is primarily to simplify the political party system. However, the threshold is considered too high, leading to unintended legal consequences, such as the monopolization of political parties, a significant number of wasted votes, and the disqualification of major political parties, such as the United Development Party (PPP), in the 2024 general election. This suggests that the size of the parliamentary threshold requires a thorough review. From the perspective of fiqh siya>sah dustu>riyyah, the parliament is seen as ahlul-halli wal aqdi. In the context of legislative politics, particularly in the study of siya>sah dustu>riyyah, there is a need for a systematic, detailed, and rational reassessment of the 4% parliamentary threshold, with the clear aim of ensuring the welfare of humankind. Keywords: General Elections, Parliamentary Threshold, Fiqh siyasah.

Actions (login required)

View Item