INDRA, ANGGA YUDHA (2024) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP MANFAAT TANAH MILIK NEGARA UNTUK KOLAM PEMANCINGAN (Studi Di Tiyuh Dayasakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
|
PDF
Download (2MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK Pengertian tanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan mengenai tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Selain itu dijelaskan bahwa tanah juga mencangkup aspek kultural, (Kualitas kering-tandus, basah�subur), Politis, hukum, pemilikan, hak dan juga makna spritual, seperti halnya tanah adat dan tanah suci, tanah juga dihubungkan dengan negeri kelahiran, (tanah tumpah darah) setiap warga negara Indonesia, menyebut Indonesia sebagai “Tanah Air atau “ibu Pertiwi”, dua kata tersebut mengandung makna ekologis yang luas. Istilah di atas yang mempunyai maksud politis kebangsaan, juga berdimensi lingkungan, tanah adalah sumber kehidupan manusia. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach). Teknik pengambilan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan sekunder yaitu diperoleh dari beberapa buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisa data yaitu deskriptif kualitatif yang menganalisa data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejak tahun 2020 pemanfaatan tanah milik negara untuk kolam pemancingan tersebut telah memberikan banyak hal positif terhadap masyarakat Tiyuh dayasakti, dengan adanya pemanfaatan tanah tersebut membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengelola kolam pemacingan. Tinjauan Fiqh Siyasah pada pemanfaatan tanah milik Negara bahwasannya segala sesuatu yang dilakukan dalam membangun kolam pemancingan berdasarkan peraturan tertulis sesuai undang�undang dan dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran untuk mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan hasil dari musyarawarah mufakat. Kata kunci: Tanah, Kolam Pemancingan, Fiqh Siyasah. ABSTRACT The definition of land, in the large Indonesian dictionary (KBBI), states that land is the surface of the earth or the layer of earth above once. In addition, it is explained that land also includes cultural aspects, (dry - barren, wet - fertile quality), political, legal, ownership, rights and also spiritual meaning, such as customary land and sacred land, land is also associated with the country of birth, (the land of blood) every Indonesian citizen, calls Indonesia as “Tanah Air or „ibu Pertiwi‟, these two words contain broad ecological meaning. The above terms, which have a political meaning of nationality, also have an environmental dimension, land is the source of human life. Article 6 of Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Regulations. “All land rights have a social function”. This means that the use of land must be adapted to its circumstances, The method used is a qualitative method, which is a method that produces descriptive data. The type of research used in this research is field research (Field Reseach). The data collection technique uses primary and secondary data sources, namely primary data obtained from interviews and documentation while secondary data is obtained from several books, journals relevant to this research. This research uses data analysis, namely descriptive qualitative which analyzes data through the form of sentences or descriptions of the results of this study. The results showed that since 2020 the utilization of state�owned land for fishing ponds has provided many positive things for the Tiyuh dayasakti community, with the utilization of this land opening up new jobs to manage fishing ponds. The review of Fiqh Siyasah on the utilization of State-owned land that everything that is done in building fishing ponds is based on written regulations in accordance with the law and with all forms of laws, regulations and policies made by the holders of power in line with the basic teachings to realize the benefit of the people based on the results of consensus. Keywords: Land, Fishing Pond, Fiqh Siyasah.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 06 Sep 2024 03:08 |
| Last Modified: | 06 Sep 2024 03:08 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/35162 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


