IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 PASAL 132A AYAT (1) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG WEWENANG PELAKSANA TUGAS (PLT) MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Pada Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lampung Utara)

Rahma, Nadiya Putri (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 PASAL 132A AYAT (1) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG WEWENANG PELAKSANA TUGAS (PLT) MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Pada Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Tugas dan wewenang pelaksana tugas (PLT) sama dengan seorang kepala daerah. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, di mana terdapat pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi pada kasus yang ditemukan oleh pelaksana tugas (PLT) Bupati Lampung Utara yaitu Sri Widodo pada PILKADA priode 2019 – 2024, yang dimana beliau melakukan mutasi/ roling jabatan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat daerah, yang berdampak buruk pada ASN dan menyebabkan banyaknya protes oleh aparatur sipil negara (ASN). Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintahan Daerah Lampung Utara. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 1 Seketaris, 1 Kepala Bidang, 1 Kasubag Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara, dan 3 ASN Pemerintah Daerah Lampung Utara. Adapun hasil penelitian dalam penulisan skripsi yaitu, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat (1) tentang perubahan ketiga atas perubahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang wewenang pelaksana tugas (PLT) Bupati di Kabupaten Lampung Utara belum terlaksana di mana pelaksana tugas (PLT) Bupati Lampung Utara yaitu Sri Widodo pada tahun 2018 tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A Tentang Wewenang Pelaksana Tugas (PLT) Bupati di Kabupaten Lampung Utara itu sendiri adalah menerapakan prinsip kekuasaan sebagai amanah yang di mana jabatan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara (ASN), Fiqh Siyasah, Pelaksana Tugas (PLT). ABSTRACT The duties and authority of the acting officer (PLT) are the same as that of a regional head. The difference lies in the limited authority, which is contained in Article 132A paragraph (1) of Government Regulation Number 49 of 2008 concerning the third amendment to Government Regulation Number 6 of 2005 concerning the election, ratification, appointment, and dismissal of regional heads and deputy regional heads. But in the case found by the acting Regent of North Lampung, Sri Widodo, in the 2019-2024 PILKADA period, where he carried out a mutation/rolling of the positions of state civil servants (ASN) and regional officials, which had a bad impact on ASN and caused many protests by state civil servants (ASN). This type of research includes field research. The nature of this research is descriptive and analytical. This study consists of primary data and secondary data. The population in this study is state civil servants (ASN) of the North Lampung Regional Government. The samples used in this study are 1 Secretary, 1 Head of Field, 1 Head of the General Subdivision of the Personnel and Human Resources Development Agency of North Lampung Regency, and 3 ASN of the North Lampung Regional Government. The results of the research in writing the thesis, namely, the implementation of Government Regulation Number 49 of 2008 Article 132A paragraph (1) concerning the third amendment to amendment Number 6 of 2005 concerning the authority to carry out the duties (PLT) of the Regent in North Lampung Regency has not been carried out where the acting officer (PLT) of the Regent of North Lampung, namely Sri Widodo in 2018, did not carry out in accordance with existing regulations. Based on the perspective of fiqh siyasah on the implementation of Government Regulation Number 49 of 2008 Article 132A concerning the Authority to Perform Duties (PLT) of the Regent in North Lampung Regency itself is to apply the principle of power as a mandate where the position must be carried out in accordance with the principles of fiqh siyasah. Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Fiqh Siyasah, Acting Duty (PLT).

Actions (login required)

View Item