ANALISIS SIYASAH TANFIZ|IYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah)

PUTRI, AYU WAHYUNINGSIH (2024) ANALISIS SIYASAH TANFIZ|IYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penambangan pasir ilegal adalah kegiatan ekstraksi pasir dari sungai, danau, atau pantai tanpa izin resmi atau dengan melanggar ketentuan yang ada. Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup wilayahnya, tanggung jawab mereka mencangkup pengawasan. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan RPPLH, pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Dinas terkait. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah ? dan Bagaimana Analisis Siyasah Tanfiz|iyah terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2021? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara serta melalui dokumentasi. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur, termasuk buku, peraturan, makalah, dokumen, penelitian terdahulu, dan sumber�sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan peran yang cukup baik sesuai dengan pasal 23 peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 06 tahun 2021 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sosialisasi, minimnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Dari perspektif fiqh siyāsah, peran pemerintah daerah dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kemaslahatan masyarakat (maslahah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terintegrasi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan, dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penambangan pasir ilegal. Kata Kunci : penambangan pasir ilegal, fiqh siyāsah. ABSTRACT Illegal sand mining is the extraction of sand from rivers, lakes or beaches without official permission or in violation of existing regulations. Local governments play an important role in maintaining the environmental sustainability of their region, their responsibilities include supervision. Based on article 23 of the Central Lampung Regency Regional Regulation Number 06 of 2021 concerning Environmental Protection and Management Plans that the Government supervises the implementation of the RPPLH, the supervision is carried out by the Service and coordinates with the relevant Service. The formulation of the problem in this study is How is the Implementation of Article 23 of the Central Lampung Regency Regional Regulation Number 06 of 2021 at the Central Lampung Regency Environmental Service? and How is Siyasah Tanfiz|iyah Analysis of the Implementation of Article 23 of the Central Lampung Regency Regional Regulation Number 06 of 2021? This research uses the field research method. The approach used is qualitative, with primary data collected through interviews and through documentation. In addition, secondary data was obtained through literature studies, including books, regulations, papers, documents, previous research, and other sources. The results concluded that the Environmental Agency has carried out a fairly good role in accordance with article 23 of the regional regulation of Central Lampung Regency number 06 of 2021 concerning environmental protection and management plans, but still faces various obstacles, including lack of socialization, lack of law enforcement, and limited human resources and funds. From the perspective of fiqh siyāsah, the role of local governments is considered part of the responsibility to maintain the public good (maslahah 'ammah) and prevent damage (mafsadah) to the environment. Therefore, more serious and integrated efforts are needed, including increasing public awareness, strengthening supervision, and stricter sanctions against perpetrators of illegal sand mining. Keywords: illegal sand mining, fiqh siyāsah.

Actions (login required)

View Item