IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYA<SAH (Studi Di KampungWatuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)

Eka, Prasetiani (2024) IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYA<SAH (Studi Di KampungWatuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Rukun Tetangga adalah organisasi yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara sekaligus melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kekeluargaan. Pembentukan Rukun Tetangga melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan dan ditetapkan oleh kepala desa. Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Namun pada implementasinya, tugas, pokok dan fungsi rukun tetangga belum terealisasikan secara utuh. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa di Kampung Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana perspektif Fiqh Siy>asah terhadap implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa di Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan ketua rukun tetangga, kepala dusun, kepala desa dan masyarakat di desa Watu Agung dan data sekunder dengan menggunakan studi pustaka (library research) berupa alquran, hadist, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur�literatur lain yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa pelaksaan tugas, pokok dan fungsi rukun tetangga dikampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah belum maksimal dalam pelaksaannya seperti apa yang tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Rukun tetangga sebagian besar sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya namun ada beberapa kendala dalam melaksanakan kinerjanya. Pandangan Fiqh Siy>asah terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi rukun tetangga di Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan secara amanah, jujur, dan juga adil. Seperti yang ada dalam Q.S An-nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang amanah. Kata Kunci: Rukun Tetangga, Tugas pokok dan fungsi, Fiqh Siyasah.ABSTRACT Rukun Tetangga is an organization recognized and fostered by the government to maintain and preserve the values of community life based on kinship. The establishment of the Neighborhood Circle through local community deliberation in the context of community services and determined by the village head. As explained in Article 7 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions. However, in its implementation, the duties, principals and functions of the neighborhood pillars have not been fully realized. The formulation of the problem in this study is as follows: How is the implementation of Article 7 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions in Watuagung Village, Kalirejo District, Central Lampung Regency and what is the perspective of Fiqh Siy>asah on the implementation of Article 7 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions in Watu Agung Village, Kalirejo District, Regency Central Lampung. This type of research is field research. This research method is descriptive analysis with data sourced from primary data through interviews with the heads of neighboring units, hamlet heads, village heads and communities in Watu Agung village and secondary data using library research in the form of the Quran, hadith, laws and regulations, books, scientific journals, and other supporting literature. Based on the results of research that has been carried out in Watu Agung Village, Kalirejo District, Central Lampung Regency, it can be concluded that the implementation of the duties, principals and functions of the neighborhood in Watu Agung Village, Kalirejo District, Central Lampung Regency has not been maximized in its implementation as stated in Article 7 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions. Most of the neighborhood units have carried out their duties, main and functions, but there are several obstacles in carrying out their performance. The view of Fiqh Siy>asah on the implementation of the duties, principal and functions of the neighborhood in Watu Agung Village, Kalirejo District, Central Lampung Regency is that as a leader must carry out his duties based on the rules that have been determined in a trustworthy, honest, and fair manner. As stated in Q.S An-nisa verse 58 which explains about trust. Keywords: Rukun Tetangga, Main duties and functions, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item