PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Lampung Selatan)

SITI, MUBAROKAH (2024) PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Kepala daerah adalah jabatan politik yang mengemban tugas memimpin birokrasi untuk menggerakan jalannya roda pemerintahan di daerah. Ketika menjalankan urusan pemerintahan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan tanpa terindikasi untuk menyelewengkan amanat tersebut. Masalah pokok ini adalah bagaimana seorang pejabat negara khususnya Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan bisa diberhentikan dari jabatannya baik dalam undang-undang yang ada di Indonesia maupun dalam teori politik Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab latar belakang seorang kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya dan bagaimana proses pemberhentian kepala daerah menurut fiqh siyasah dusturiyyah dan hukum positif yang ada di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah Zainudin Hasan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan bagaimana pemberhentiian Zainudin Hasan sebagai Bupati Lampung Selatan dalam ketatanegaraan di Indonesia persfektif fiqh Siyāsah Dustūriyyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara secara komparatif tentang pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia perspektif fikih siyasah dan hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum skunder dan sumber hukum tersier, baik manual maupun digital yang berkaitan dengan tema pembahasan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriftif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepala daerah Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dinonaktifkan karena telah melanggar ketentuan yang sudah diatur oleh lembaga yang berwenang, mengacu kepada UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan menurut siyasah dusturiyyah kepala daerah bisa diberhentikan atau dinonaktifkan sementara apabila sudah menyimpang dari ajaran syari‟at, tidak berlaku adil, tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala daerah dan kepala negara menghendaki pemberhentiannya, maka kepala daerah tersebut bisa diberhentikan atau diberhentikan sementara (dinonaktifkan). Kata Kunci: Kepala Daerah, Siyasah Dusturiyyah, Penyelewengan. ABSTRACT Regional heads are political positions that carry out the task of leading the bureaucracy to move the wheels of government in the regions. When carrying out government affairs, regional heads have duties and authorities that must be carried out without any indication to distort the mandate. The main problem is how a state official, especially the Regent of South Lampung, Zainudin Hasan, can be dismissed from his position both in Indonesia and in Islamic political theory. The purpose of this study is to find out what causes the background of a regional head to be dismissed from his position and how the process of dismissal of regional heads according to fiqh siyasah dusturiyyah and positive law in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how the mechanism of dismissal of regional head Zainudin Hasan in the constitutional system in Indonesia and how the dismissal of Zainudin Hasan as the Regent of South Lampung in the constitutional system in Indonesia from the perspective of Fiqh Siyāsah Dustūriyyah. This study aims to find out and examine comparatively the dismissal of regional heads in the constitution in Indonesia from the perspective of fiqh siyasah and positive law. This type of research uses the library research method, which is research by collecting materials from primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources, both manual and digital related to the theme of the discussion. The analysis method used is a descriptive method. The results of the study show that the regional head of the Regent of South Lampung, Zainudin Hasan, was deactivated because he had violated the provisions that had been regulated by the authorized institutions, referring to Law No. 9 of 2015 concerning Regional Government and according to siyasah dusturiyyah, regional heads can be dismissed or temporarily deactivated if they have deviated from the teachings of sharia, do not apply fairly, are no longer qualified as regional heads and heads of state want dismissal, then the regional head can be dismissed or temporarily dismissed (deactivated). Keywords: Regional Head, Siyasah Dusturiyyah, Misappropriation.

Actions (login required)

View Item