TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat)

ILHAM, RENATA ANWAR (2024) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Persoalan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu bukan hanya soal legalitas perizinan berupa boleh dan tidak boleh seseorang atau badan hukum mendirikan bangunan di suatu tempat dan untuk peruntukan tertentu. Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu jangkauannya lebih luas dan dimensional sifatnya. Ia merupakan „pintu masuk‟ yang harus dilalui sebelum sebuah bangunan itu didirikan. Melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu kebijakan tata ruang sebuah perkotaan diterjemahkan dalam ranah yang lebih teknis dan operasional. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian field research. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat sudah dijalankan, namun belum berjalan secara optimal disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang membangun gedung tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam implementasinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sudah dijalankan sesuai dengan siyāsah tanfiḍziyyah. Namun yang membuat pelaksanaan belum berjalan secara optimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Kata Kunci: Fiqh Siyāsah, Implementasi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Actions (login required)

View Item