TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALO TIYUH DIKARENAKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh)

IBNU, RIDHO MUDDTAQIM (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALO TIYUH DIKARENAKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemilihan, dan pemberhentian kepalo tiyuh, dalam hal terjadinya kekosongan jabatan kepalo tiyuh menjadikan tiyuh mengalami kekosongan kepemimpinan yang nantinya dapat berdampak negatif dalam suatu tatanan tiyuh. Dalam hal nya Kekosongan jabatan kepalo tiyuh biasanya dapat disebabkan oleh meninggalnya kepalo tiyuh, permintaan sendiri atau diberhentikan Dalam hal terjadinya kepalo tiyuh meninggal dunia sebelum berakhirnya masa jabatan maka Bupati mengangkat penjabat kepalo tiyuh yang berasal dari PNS Pemerintah dan dengan pemilihn antar waktu. Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini bagaimana sistem tatacara pengisian kekosongan jabatan kepalo tiyuh dikarenakan meninggal dunia? dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepalo tiyuh yang meninggal dunia dalam Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Perberhentian kepalo tiyuh. Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepalo tiyuh dikarenakan meninggal dunia berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No 4 Tahun 2019. Dan untuk mengetahui tinjaun fiqh siyasah terhadap mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepalo tiyuh berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No 4 Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generaliasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengisian kekosongan jabatan kepalo tiyuh dikarenakan meninggal dunia berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No 4 Tahun 2019 menggunanakan 2 sistem tata cara: Pertama dengan cara pengangkatan pejabat kepalo tiyuh dari PNS pemerintah daerah secara langsung oleh Bupati atas usul Camat dan kedua, dengan cara pemiliihan antar waktu yang dipilih oleh perwakilan anggota masyarakat. Dan Tinjauan Fiqh siyasah Dusturiyah Tentang Pengisian Kekosongan Jabatan kepalo tiyuh Dikarenakan Meninggal Dunia Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan fiqh siyasah terutama dalam fiqh siyasah dusturiah yang mana dalam pengisian kekosongan jabatan kepalo tiyuh dengan cara pengangkatan pejabat kepalo tiyuh dari PNS pemerintah daerah secara langsung oleh Bupati atas usul Camat sama dengan sistem penunjukan imamah yang dipilih langsung oleh khalifah sebelumnya dan kedua, dengan cara pemiliihan antar waktu yang dipilih oleh perwakilan anggota masyarakat sama dengan penunjukan imamah dengan cara pemilihan oleh anggota lembaga ahl al-halli wa al-`aq. ABSTRACT In accordance with the West Tulang Bawang Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the election and dismissal of village heads, in the event of a vacancy in the village head position, the village experiences a leadership vacuum which can later have a negative impact on the village order. In this case, the vacancy in the village head position can usually be caused by the death of the village head, his own request or being dismissed. In the event that the village head dies before the end of his term of office, the Regent will appoint an acting village head from a Government Civil Servant and with an interim election. The formulation of the problem in this study is how is the system of procedures for filling the vacancy of the village head position due to death? and how is the review of fiqh siyasah regarding the mechanism for filling the vacancy of the village head position who died in the West Tulang Bawang Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Election, Appointment, and Dismissal of the village head. This study aims to determine the mechanism for filling the vacant position of village head due to death based on West Tulang Bawang Regency Regulation No. 4 of 2019. And to find out the review of fiqh siyasah on the mechanism for filling the vacant position of village head based on West Tulang Bawang Regency Regulation No. 4 of 2019. This research is library research, namely looking for theories, concepts, generalizations that can be used as a theoretical basis for the research to be carried out. Based on this study, it can be concluded that the system for filling the vacant position of village head due to death based on West Tulang Bawang Regency Regulation No. 4 of 2019 uses 2 procedural systems: First, by appointing village head officials from local government civil servants directly by the Regent on the recommendation of the Sub-district Head and second, by means of interim elections chosen by representatives of community members. And the Review of Fiqh siyasah Dusturiyah Regarding Filling the Vacant Position of Village Head Due to Death Based on Regional Regulation No. 4 of 2019 does not conflict with fiqh siyasah especially in fiqh siyasah dusturiah where in filling the vacant position of village head by appointing village head officials from local government civil servants directly by the Regent on the recommendation of the Sub-district Head is the same as the system of appointing imamah who are directly elected by the previous caliph and secondly, by means of interim elections chosen by representatives of community members is the same as the appointment of imamah by means of election by members of the ahl al-halli wa al-`aq institution.

Actions (login required)

View Item