TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT 3 HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN JALAN (Studi Di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kebupaten Way Kanan)

IZA, RATU PAMENAN (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT 3 HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN JALAN (Studi Di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kebupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemeliharaan dan perbaikan di Kampung Bumi Harjo ditinjau dari Fikih Siyasah Tanfidziyah, dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan jalan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat kampung, tokoh masyarakat, dan warga, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dalam jangka waktu lama. Pemerintah daerah dinilai kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dengan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya perbaikan. (2) Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan melakukan gotong royong, memperbaiki sistem drainase, dan mengusulkan program perbaikan melalui Musrenbang kampung. Dari perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, hal ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas amanah dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam. ABSTRACT This study aims to determine: (1) The implementation of Article 44, paragraph (3), letter b of Way Kanan Regency Regulation Number 11 of 2011 concerning road maintenance and repair in Bumi Harjo Village from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, and (2) the efforts made by the government and the community in overcoming road damage in the region. This study employs a qualitative approach with a case study research method. Data collection was conducted through in-depth interviews with village officials, community leaders, and local residents, direct field observations, documentation, and literature review. The research instruments used included interview guidelines, field notes, and observation sheets. The data analysis technique utilized the interactive model by Miles and Huberman, which encompasses data reduction, data display, and conclusion drawing. (1) The results of the study indicate that the implementation of Article 44, paragraph (3), letter b of Way Kanan Regency Regulation Number 11 of 2011 has not been fully effective, as many road sections have suffered severe damage for extended periods. The local government is deemed unresponsive to community aspirations, with budget constraints cited as the primary reason for delayed repairs. (2) The community demonstrates active participation by engaging in mutual cooperation (gotong royong), improving drainage systems, and proposing repair programs through village development planning deliberations (Musrenbang). From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, this reflects a weak execution of the principles of trust (amanah) and public welfare by the government. This study emphasizes the importance of synergy between the government and the community in realizing fair and sustainable public services in accordance with Islamic law.

Actions (login required)

View Item