ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Imtihan, Muhammad (2017) ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Maraknya tindak kejahatan terorisme mengatasnamakan Islam di penjuru dunia, menuntut berbagai pihak berpendapat sekaligus mengambil peran untuk mengatasinya.Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, pasca dikoyak dengan bom Bali I dan beberapa ledakan lain, pemerintah Indonesia segera membutuk BNPTsebagai lembaga non nonkementerian yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002, pada peristiwa peledakan Bom Bali, tanggal 12 Oktober 2002, dari awal kehadiranya memang merupakan peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra dari berbagai kalangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sejak awal kelahiranya merupakan peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra dari berbagai kalangan masyarakat. Suara pro tentunya berasal dari pejabat pemerintahan serta kalangan dan tokoh intelektual yang terlibat langsung dalam perancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Sedangkan suara kontra umumnya muncul dari kalangan akademisi dan tokoh-tokoh LSM serta pejuang demokrasi yang menghawatirkan kehadiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan menjadi ancaman terhadap proses transisi di Indonesia serta menilai kepentingan politik dan ideologi Negara asing terutama Amerika Serikat. Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dapat dirumuskan bagaimanakah analisis politik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan apakah kendala dan solusi dalam proses penegakan hukum terkait tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sistem penelitian kualitatif (studi pustaka), yakni suatu penelitian dengan objek utamanya adalah analisis Politik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Di Indonesia penanganan perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme, dan peran Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme serta sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris.

Actions (login required)

View Item