ANALISIS SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Study Kasus pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)

Tamsil, Tiara (2017) ANALISIS SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Study Kasus pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemerintah merupakan hal terpenting dalam suatu kepemimpinan. Pemerintah jugalah yang menentukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terlebih masyarakat perdesaan di berbagai bagian Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat Administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi Daerah mandiri, dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Begitu pula dengan Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, mereka memerlukan pemerintahan yang baik sebagai ujung tombak untuk memajukan Desa tersebut. Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, serta bagaimana pandangan siyasah syar’iyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tujuuan utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya fokus pada pembangunan Desa dan dampaknya bagi masyarakat Desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan dari sisi siyasah syar’iyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Selain mempunyai jenis penelitian, skripsi ini juga mempunyai Sifat Penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sifat deskriptif, artinya melukiskan variabel demi variabel, atau satu demi satu secara sistematis fakta tentang fungsi dan kinerja dari Pemerintah Desa. Selain dari pada skripsi ini juga bersifat analisis, artinya mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal atau variable untuk mengetahui selisihnya Penulis menggunakan teknik pengumpulkan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan upaya pengumpulan data, penulis akan menganalisa data dalam penelitian menggunakan analisa data secara deduktif dan induktif. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan yang berisi bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini belum sepenuhnya berjalan di Desa Karang Sari dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini tidak bertentangan dengan siyasah syar’iyah dikarenakan meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya berjalan dan belum menjadi atuan utama oleh aparat Desa, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah mempunyai prinsip persamaan hak antar individu rakyat, prinsip musyawarah, prinsip pengawasan atas para aparat, prinsip kejujuran, prinsip taat kepada hakim atau pemerintah, serta prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.

Actions (login required)

View Item