ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR

Fitri, Renisa (2018) ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (4MB) | Preview

Abstract

Partai politik memiliki hak untuk memberhentikan antar waktu atau sering dikenal dengan istilah recall anggota DPR. Pergantian antar waktu ini atau recall yang dilakukan partai politik kepada anggota DPR sering menjadi perdebatan karena kedudukan seorang anggota DPR sebagai wakil rakyat serta kedudukannya sebagai anggota partai politik. Pada awalnya Islam memang tidak mengenal sistem partai dalam mengurus dan mengatur negara, yang ada adalah sistem musyawarah, penunjukan, dan bai’at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala negara. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui representatif ummah yakni lembaga Al-hall wa Al-‘aqdi yang menetapkan seseorang menjadi pemimpin ummat. Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan bagaimana hak recall partai politik terhadap Anggota DPR dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang hak recall partai politik terhadap Anggota DPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak recall partai politik terhadap Anggota DPR. Serta untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah tentang hak Recall partai politik terhadap anggota DPR. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menurut jenis penelitian termasuk dalam penelitian library research, berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Analisis yang digunakan adalah analsis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak recall partai politik bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan partai politik kepada anggota DPR. Karena Pemberhentian antar waktu atau recall dilakukan melalui perosedur yang panjang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak recall partai politik terhadap anggota DPR dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol anggotanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam fiqh siyasah tidak terdapat adanya pengaturan mengenai pemberhentian Al-hall wa Al-‘aqdi atau anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik. Akan tetapi hal ini dapat menggunakan metode ijtihad al-maslahah al-mursalah yang digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan yang tidak diatur dalam syariat Islam atau dalil yang mendukung dan membatalkannya.

Actions (login required)

View Item