PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DUA MENTERI NO 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG

Ismayni, Reska (2018) PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DUA MENTERI NO 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara yang plural akan agamanya. Di mana adanya kepluralan tersebut apabila tidak adanya sikap saling toleransi agama dan bersikap adil yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah yaitu sikap lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama selain Islam beribadah di tempat ibadahnya menurut ketentuan agama yang diyakininya dengan nyaman dan aman maka akan menimbulkan beberapa konflik keagamaan. Seperti yang terjadi di Way Kandis kecamatan Tanjung senang di mana ada masyarakat yang menolak adanya pendirian tempat ibadah umat non muslim yaitu Gereja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 dan 9 tahun 2006 mengenai Pendirian gereja di Way Kandis tersebut. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan secara Hukum Islam dan Pandangan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 & 9 tahun 2006 mengenai Pendirian Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk di teliti. Data primer dari penelitan ini adalah hasil wawancara serta informasi dari pihak Ketua Panitia Pendirian Gereja yang ada di Way Kandis Kecamatan Tanjung senang. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari Pendirian tempat Ibadah Gereja yang terjadi di Way Kandis telah memenuhi syarat yang terdapat di dalam Surat keputusan Bersama Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 mengenai Pendirian tempat Ibadah. Hanya saja beberapa dari masyarakat sekitar Way Kandis yang menolak akan pendirian tempat ibadah non-muslim tersebut yang mengatasnamakan masyarakat yang kurang memahami dan memaknai arti dari toleransi agama dan bersikap adil terhadap sesama pemeluk agama. Secara hukum Islam sendiri tidak ada larangan mengenai pendirian tempat ibadah non muslim ditempat mayoritas muslim apabila sebelumnya sudah ada persetujuan, perjanjian dan kesepakatan mengenai hal tersebut. Kebebasan beragama di Indonesia juga telah diatur dalam UUD dan dalam Piagam Madinah

Actions (login required)

View Item