ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Yana, Puspita (2018) ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (2MB) | Preview

Abstract

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam kehidupan. Zakat juga merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan dan memperkokoh perekonomian masyarakat, khususnya umat muslim yang berbeda dalam kondisi yang memperihatinkan dan zakat merupakan media untuk mendidik moralitas manusia dan juga mengembangkan aspek sosial dan ritual. Namun sayangnya potensi zakat belum optimal dan umat Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas mempunyai peluang dan potensi besar untuk ikut dalam pembangunan bidang kesejahteraan rakyat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana politik hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Indonesia? Bagaimana analisis politik hukum Islam dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan politik hukum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Indonesia serta menganalisis politik hukum Islam dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku yaitu: buku catatan, al-qur‟an, makalah, serta akses artikel Internet. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan politik hukum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia tetap mempertahankan dengan sistem sukarela dari pendonor, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Politik Islam diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok dan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat politik hukum Islam sangat berperan, dan pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di pegang oleh pemerintahan melalui BAZNAS yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional melalui fungsi regulator (menyelenggarakan fungsi perencana, pengendalian, pelaporan, dan penanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) maupun fungsi operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelola zakat nasional)

Actions (login required)

View Item