PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI KOPERASI SYARIAH (Sudi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)

Afifah, Fitri (2018) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI KOPERASI SYARIAH (Sudi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (59MB) | Preview

Abstract

Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap kegiatan operasional Koperasi Syariah, maka Koperasi Syariah haruslah memiliki sebuah institusi internal independen untuk melakukan pengawasan, yang disebut DPS. DPS dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan optimal dan sesuai dengan peraturan. Karena masih banyaknya praktik Koperasi Syariah yang menyimpang. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya DPS dalam menjalankan tugasnya itu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas DPS?, bagaimanakah impelementasi dari pelaksanaan tugas DPS secara praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan di Koperasi Syariah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas DPS serta untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan tugas DPS di Koperasi Syariah secara praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode Field Research atau penelitian lapangan. Dengan tempat penelitian di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena penelitian ini kurang dari 100 orang, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun tekhnik pengambilan sempelnya adalah Purposive Sampling dan yang dijadikan sampel sebanyak 3 orang. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematika data. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh ada 3 peraturan yang menjadi acuan DPS di KSPPS BTM BiMU dalam menjalankan tugasnya yaitu; Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, dan Anggaran Dasar Koperasi Syariah KSPPS BTM BiMU. Dalam praktiknya pengawasan syariah di KSPPS BTM BiMU selama ini belum dijalankan sebagaimana mestinya, dan masih belum optimal. Impelementasi dari pelaksanaan tugas DPS secara praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan, ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000, dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Actions (login required)

View Item