TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN DI FASILITAS UMUM (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat)

Budiarti, Dwi Amita (2018) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN DI FASILITAS UMUM (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

PDF Download (1MB)

Abstract

Bekerja merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam pun menyuruh seluruh umat manusia untuk bekerja. Dalam bekerja sebaiknya mentaati peraturan yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pada kenyataannya banyak terlihat bahwasannya masih ada para pedagang yang tidak mentaati peraturan yang berlaku, seperti pedagang kaki lima yang berada di jalan Jati Baru menggunakan fasilitas umum untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan serta mengganggu orang lain disekitarnya, padahal sudah jelas Pemerintah DKI Jakarta membuat aturan mengenai larangan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang? bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru dan tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 orang yang terdiri dari 25 orang pedagang, 1 orang pegawai Sudin UMKM Jakarta Pusat, dan 1 orang anggota Satpol PP. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik editing dan sistemating. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam berjualan memanfaatkan fasilitas umum, yaitu trotoar dan halte. Mereka berjualan dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan kursi, tiker dan gantungan baju. Pemerintah telah mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjalan, akan tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan penertiban 4 melalui petugas Satpol PP dengan cara yang terbilang kasar. Ditinjau dari hukum Islam, praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum untuk berjualan tidak boleh dilakukan, karena menimbulkan kemudaratan dan dampak yang kurang baik bagi banyak orang. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjualan sudah menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota, tetapi disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Sehingga pemerintah membuat kebijakan sementara yang memberi kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, tetapi tidak memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan.

Actions (login required)

View Item