IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)

Irwansyah, Yusuf (2024) IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilu, sebelumnya. Dalam pemilu di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 seperti larangan dalam pemilu dan kampanye, kampanye tentu memiliki aturan yang berlaku seperti salah satu nya larangan memakai kendaraan dinas untuk kampanye. Larangan soal penggunaan fasilitas negara dalam kempanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 304 ayat (1) menyebutkan, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil, presiden, pejabat Negara, pejabat daerah, dilarang menggunakan fasilitas Negara. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 304 Undang�undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 304 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung sudah melakukan tugas dan wewenang dengan baik yakni menindak lanjuti permasalahan dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini buktikan adanya hasil data yang mendukung keberlangsungan kegiatan mereka dalam pemilu ini berkaitan dengan permasalahan yang ada hanyalah kesalah fahaman antara pihak Intansi yang terlibat dan masyarakat setempat oleh karena itu Implementasi dari pasal 304 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini sudah terealisasikan dengan baik. 2. Siyasah tanfidziyah adalah siyasah yang diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin. Kata kunci: Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item