TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)

Al, Amin Ardi Prasetya (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menegaskan hak sebagai fakir miskin. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penanganan Fakir Miskin pada era covid-19 di Desa Pekurun Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin pada era pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Penanganan Fakir Miskin pada era covid�19 di Desa Pekurun Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara, memahami tinjauan Fiqh Siyasah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin pada era pandemi covid-19. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Peneliti menyimpulkan Secara normatif penanganan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Fakir Miskin memiliki kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan fakir miskin ini adalah keterbatasan dana untuk menangani perlindungan fakir miskin yang selama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum bisa melindungi fakir miskin karena kendala anggaran yang belum di jalankan. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun mengganggapnya sebagai musibah dan seharusnya memohon perlindungan Kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamny.

Actions (login required)

View Item