TINJAUAN FIQIH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG�UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Edwin, Saputra (2024) TINJAUAN FIQIH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG�UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Pembebasan Tanah di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi penelitian lapangan (field research), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini Deskriptif-Analisis. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah antara warga yang tanah nya terkena pembebasan, aparat pekon Biha Tuha serta tokoh adat tokoh agama dan tokoh masyarakat. Warga 10 orang aparat 6 orang dan tokoh masyarakat, adat dan agama 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dipilih dengan alasan pertimbangan bahwa lokasi pekon Biha mendukung untuk menjadi lokasi penelitian. Implementasi merupakan proses penerapan dan pelaksanaan suatu kebijakan, peraturan, atau program dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. bahwa pada awalnya seluruh masyarakat Pekon Biha sangat setuju dengan rencana pembangunan jalan sehingga masyarakat mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah itu terutama dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan yang akan memudahkan akses jalan menuju pantai namun demikian kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat dan dengan dialihkan nya lokasi alur jalan menuju lokasi pantai wisata tersebut membuat banyak masyarakat yang kecewa karena pada saatmusyawarah pembebasan tanah tersebut dijelaskan bahwa jalan tersebut akan tembus ke lokasi pantai pemukean (lokasi nelayan), tapi apa yang terjadi bahwa lokasi jalan dialihkan di tempat lain sehingga masyarakat merasa dirugikan dan ditipu dalam pembebasan tanah tersebut. Menurut objek pelaksanaan pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jika ditinjau dari hukum Islam, aqad yang iv mereka lakukan terjadinya sebuah penyimpangan, karena dilihat dari segi objek dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak ada ganti rugi sama sekali. Menurut penelitian ini, alasan yang diutarakan oleh pemerintah Pekon Biha dalam melakukan pengadaan tanah tersebut kurang logis, sedangkan jika dilihat dalam Undang�undang dan hukum Islam kepemilikan itu sangat dilindungi oleh hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif, walaupun kegiatan yang dilakukan pemerintah itu untuk kepentingan umum harus ada ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak atas tanah. Kata Kunci : Undang-undang No.2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum. v ABSTRACT This research aims to find out how the process of land acquisition for public purposes for roads is in Undang-undang with Law Number 2 of 2012, and to find out how the Syiasah Fiqh review of land acquisition in Pekon Biha Tuha, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency. The type of research carried out is a field research study, which can also be considered a broad approach in qualitative research. The nature of this research is Descriptive�Analysis. The population in this study included residents whose land was subject to acquisition, Biha Tuha pekon officials as well as traditional religious and community leaders. There were 10 residents, 6 officers and 5 community, traditional and religious leaders. The data collection techniques used were interviews and documentation. The research location was chosen based on the consideration that the location of Pekon could support being a research location. Implementation is the process of applying and implementing a policy, regulation or program in daily practice. Based on the general explanation of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest. that initially the entire Pekon Biha community strongly agreed with the road construction plan so that the community fully supported the government's policy, especially in land acquisition for the construction of a road which would facilitate road access to the beach, however, the government's policy was not yet fully in favor of the people and with the diversion of the location of the road heading to the tourist beach location made many people disappointed because during the land acquisition deliberation it was explained that the road would go through to the Pemukean beach location (fisherman's location), but what happened was that the location of the road was diverted to another place so that people felt disadvantaged and cheated in land acquisition. According to the object of implementation of plantation land acquisition for road construction in Pekon Biha, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency. If viewed from Islamic law, the aqad they carried out was a deviation, because from an object perspective, in acquiring land for public purposes there was no compensation at all. vi According to this research, the reasons stated by the Pekon Biha government in carrying out land acquisition are not logical, whereas if you look at the law and Islamic law, ownership is strictly protected by law, both Islamic law and positive law, even though the activities carried out by the government are In the public interest there must be compensation provided by the government to land rights owners. Keywords: Undang-undang No.2 of 2012, Land Acquisition, Public Interest.

Actions (login required)

View Item