PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPJPH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi UMKM Sektor Kuliner Di Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung)

DEWI, PUJA KUSUMA (2024) PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPJPH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi UMKM Sektor Kuliner Di Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Kemajuan sektor ekonomi saat ini khususnya sektor kuliner dapat dilihat dengan mulai banyaknya pedagang olahan makanan yang ada di kota Bandar Lampung khususnya di kelurahan Kota Baru. Namun dalam menjalankan bisnisnya, mayoritas pedagang makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar kehalalan produk yang dijual dan juga menerapkan perlindungan bagi konsumen. Setiap pemeluk agama dijamin untuk beribadah dan menjalankan agamanya maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Bahwa dalam masyarakat masih banyak beredar produk yang belum dijamin kehalalannya dan berbagai peraturan belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Maka untuk memberikan kepastian hukum diundangkannya Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tetapi pada kennyataan nya hal tersebut belum cukup menjamin perlindungan terhadap konsumen muslim. Salah satu bentuk lain upaya pemerintah yaitu dengan Proses Sertifikasi halal yang harus diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis ke BPJPH sedangkan penetapan kehalalan produk tetap dilakukan oleh MUI melalui Sidang Fatwa halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan teknik sampling yang digunakan yaitu, Non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Data primer penelitian ini mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari pelaku usaha UMKM sektor kuliner yang ada di kelurahan Kota Baru. Dengan fokus masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum bagi konsumen Muslim di UMKM sektor kuliner Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung yang pencantuman label halalnya tidak terdaftar pada BPJPH serta bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen Muslim di UMKM sektor kuliner Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung yang pencantuman label halalnya tidak terdaftar pada BPJPH.Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak saja pelaku UMKM yang sudah mencantumkan label halal nya dan sudah berjalan kegiatan usahannya tertapi belum terdaftar pada BPJPH dengan alasan aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal juga menjadi hambatan tersendiri bagi mereka sehingga sangat merugikan konsumen muslim akan tetapi pemerintah secara tegas menetapkan pasal pasal terhadap pelanggaran tersebut berikut sanksi nya. Kata kunci: Perlindungan Konsumen muslim, Produk Halal,UMKM.

Actions (login required)

View Item