PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENSOSIALISASIKAN PADA MASYARAKAT DI PEMILIHAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Muhammad, Arif (2024) PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENSOSIALISASIKAN PADA MASYARAKAT DI PEMILIHAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan prinsip rechtsstaat dan menolak machtsstaat (kekuasaan belaka).Pemerintahan didasarkan pada sistem konstitusi, bukan absolutisme.Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri diatur oleh tujuh prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk kemandirian, kesetaraan, integritas, dan profesionalitas.Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mewakili rakyat.Dalam konteks ini, KPU Provinsi Lampung, bersifat tetap dan mandiri, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut.Peran KPU diatur oleh perundang-undangan, seperti UU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.Pemahaman kedaulatan tertinggi pada rakyat, sebagaimana disampaikan dalam UUD 1945, memotivasi pembentukan KPU untuk mewakili hak rakyat dalam pemilihan umum.Meskipun anggotanya memiliki masa jabatan tertentu, KPU dianggap tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya.Perspektif hukum Islam, terutama fiqh siyasah, menjadi landasan pemahaman terhadap peran KPU.Kasman Singodimedjo mencatat bahwa kedaulatan rakyat tidak selalu mutlak benar, sehingga perlu disesuaikan dengan tujuan dan kehendak Allah.Firman Allah dalam Al-Quran menegaskan kekuasaan Allah yang mutlak.Penelitian yang diusulkan akan fokus pada implementasi KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu 2019, dengan perspektif fiqh siyasah. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana KPU mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan bagaimana upaya KPU dalam menjaga sistematika pemilihan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode field research (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Permasalahan ini layak untuk dikaji karena terkait dengan peran KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) Kota Provinsi Lampung. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Upaya KPU Provinsi Lampung dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 mencakup kerja sama dengan stakeholder, pendidikan pemilih melalui media sosial, rumah pintar pemilu, dan agen demokrasi, serta menyampaikan informasi melalui media massa. Mereka juga memberikan kesempatan kepada semua warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi. 2) Dalam perspektif Fiqh Siyasah, KPU Provinsi Lampung berupaya memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, dengan pemimpin dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama manusia. Kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. 3)Faktor pendukung KPU Provinsi Lampung dalam pemilihan DPRD 2019 meliputi sumber daya manusia yang memadai dan kerjasama dengan relawan demokrasi, yang meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor penghambatnya termasuk politik uang dan golput. Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Fiqih Siyasah.

Actions (login required)

View Item