IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

TAUFIQ, WAHYUDHY (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melakasanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara tuntas dan tepat sasaran serta berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 bertujuan agar pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dan untuk meningkatkan kesejateraan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat belum terimplementasi secara maksimal. Aparatur Pekon Bedudu cenderung mengutamakan masyarakat yang masih memiliki hubungan keluarga dengan aparatur Pekon dan tim suksesnya dalam pembagian bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Aparatur Pekon Bedudu masih belum paham denga isi dari peraturan Bupati tersebut dalam mengimplementasikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam pandangan Fiqh Siyasah khususnya Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Sifat penelitian dan pendekakatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Dari penjabaran penulis dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau iv Kabupaten Lampung Barat belum terimplementasi secara maksimal sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini bisa terjadi dikarenakan masih adanya rasa kekeluargaan antara aparatur Pekon Bedudu dengan beberapa penerima bantuan tersebut. Implementasi peraturan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam perspektif fiqh siyasah di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu islam tidak menghendaki pemimpin yang menyalahgunakan jabatannya dalam menjalankan tugasnya. Pandangan fiqh siyasah tanfiziyah mengajarkan seorang pemimpin untuk adil dan tegak lurus pada rakyatnya. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Actions (login required)

View Item