TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENETAPAN FEE PADA DANA TALANGAN HAJI (Studi pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang. Kalirejo Lampung Tengah)

Putri, Safira (2024) TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENETAPAN FEE PADA DANA TALANGAN HAJI (Studi pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang. Kalirejo Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Dana talangan haji merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jemaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan kementerian agama. Pemberian dana talangan haji diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah membantu menalangi pembayaran biaya pengurusan ibadah haji dengan menggunakan prinsip al-qardh (pinjaman lunak) dan mendapatkan ujrah atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip al-ijarah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan fee pada dana talangan haji di PT. BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo, Lampung Tengah dan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap praktik penetapan fee pada dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research), kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada Dewan Pengawas Syariah, Marketing, Custumer Servis dan 2 orang nasabah yang menggunakan dana talangan haji. Dari hasil penelitian di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah Pelaksanaan praktik penetapan ujrah pada produk dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo, Lampung Tengah praktik penetapan fee tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah. Besarnya fee yang ditetapkan oleh BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo pada dana talangan haji dalam bentuk nominal. Pihak BPRS Metro Madani akan memberikan jasa pengurusan pendaftaran haji fee yang ditetapkan sama sehingga sudah sesuai dengan prinsip Islam. Di PT.BPRS Metro Madani Kc.Kalirejo, Lampung Tengah praktik penetapan fee pada data talangan haji sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN�MUI/VI/2002. BPRS Metro Madani menerapkan akad Qardh wal ijarah yang dimana dalam pengambilan ujrah tidak berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah serta menetapkan jangka waktu pengembalian pada dana talangan haji tidak didasarkan iv pada jumlah talangan qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa pengambilan ujrah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah, yang menjelaskan bahwa imbalan jasa (fee/ujrah) tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan. Kata Kunci : Penetapan Fee, Dana Talangan Haji, Fatwa DSN�MUI

Actions (login required)

View Item