ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-V/2007 TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Saputri, Luciyana Andriyan (2018) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-V/2007 TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI.pdf] PDF
Download (1MB)

Abstract

Warganegara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, oleh sebab itu tidak boleh ada suatu diskriminasi terhadap hak-hak warganegara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 /PUU-V/2007 mengabulkan permohonan pemohon untuk pencalonan kepala daerah secara perseorangan, karena Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik. Dalam hal ini melanggar hak konstitusional sebagai warganegara, karena sebagai warganegara memiliki hak yang sama untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah: apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan calon perseorangan mengikuti pemilihan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang pemilihan kepala daerah secara perseorangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengijinkan calon perseorangan ikut serta dalam pilkada, dan mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan, yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsepsual dan pendekatan kasus. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengijinkan calon perseorangan ikut serta dalam pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik kurang demokratis. Sehingga, supaya lebih demokratis, perlu diberi kesempatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan yang tidak lewat usulan partai politik. Alasan lainnya adalah karena setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memang senyatanya pencalonan Kepala Daerah secara perseorangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan dilihat dari pandangan hukum Islam calon perseorangan telah sesuai dengan konsep maslahah ammah, hurriyyah alra‟y, dan hurriyyah al-syakhsiyyah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: Ms. Rohai Inah Indrakasih
Date Deposited: 14 Feb 2018 07:18
Last Modified: 14 Feb 2018 07:18
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3200

Actions (login required)

View Item View Item