ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK TERHADAP PEMAKAIAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYAR AH (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)

Diah, Prayogi (2023) ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK TERHADAP PEMAKAIAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYAR AH (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kosmetik mulai dikenal manusia semenjak berabad-abad silam. Produk kosmetik merupakan hasil perkembangan industri obat-obatan saat ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Berbagai perusahan bersaing menciptakan berbagai jenis produk kosmetik dengan formula dan tampilan yang menarik untuk memenuhi kebutuhan para konsumen terutama para wanita. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang ditambah rendahnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan produk asli dan palsu membuat peredaran kosmetik palsu semakin merajalela dipasaran. Permasalahan yang terjadi di BPOM Bandar Lampung terutama pada pengawasan, banyak ditemukan konsumen yang membeli produk kosmetik yang tidak memiliki kualitas, dan tidak adanya produk kosmetik sudah terdaftar atau tidaknya didalam BPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen dan perlindungan hukum konsumen menurut hukum Ekonomi Syar ah di BPOM Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berlokasi di di BPOM Bandar Lampung, subyek penelitian yaitu kepala BPOM, sekretaris dan pelaksana BPOM serta para konsumen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik Trianggulasi Sumber. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif lapangan dan bersikap deskriptif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap pemakain produk kosmetik yang tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung lebih fokus pada Pasal 4 yang bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa. Jika dilihat dari segi hukum Islam peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan tambahan berbaya dan tanpa adanya informasi yang jelas sangat dilarang oleh syariat hukum Islam. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik termasuk dalam penipuan. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli,dan itu adalah kezhaliman. Kata Kunci : Undang-undang No 8 Tahun 1999, Produk Kosmetik, Konsumen

Actions (login required)

View Item