MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

Supriansyah, Mat (2017) MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG Oleh Mat Supriansyah Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan kemasyarakatan). Melalui berpolitik masyarakat dapat menegeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konsitusi oleh UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melaui partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Money politic (politik uang) atau disebut juga dalam hukum Islam risywah (suap-menyuap) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Money politic umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Money politic dilakukan dengan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat kenyataan bahwa praktek money politic telah telah melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal melakukan proses penyadaran masyarakat. Hal ini merupakkan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah. Bermula dari inilah kiranya penulis tertarik untuk membahas money politic dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur’an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah komparatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini sampai pada kesimpulan, bahwa hukum Islam dan undang-undang memandang money politic sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya memandang money politic tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia.

Actions (login required)

View Item