LELANG JABATAN DI PEMERINTAHAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

Priyanti, Nanik (2017) LELANG JABATAN DI PEMERINTAHAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI.pdf]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Sistem lelang jabatan merupakan pilihan atau cara alternatif dalam memilih pejabat yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya, namun munculnya wacana tentang sistem lelang jabatan ini ternyata terjadi polemik di masyarakat. Lelang Jabatan, Istilah ini mulai terdengar pada tahun 2013, di Jakarta dibawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahtja Purnama, dimana posisi jabatan lain diisi dengan metode lelang jabatan. Metode lelang jabatan tersebut dilakukan dengan serangkaian tes tulis dan wawancara sehingga dapat diketahui kinerja dari calon pejabat tersebut. Menjadi seorang pemimpin dan memiliki sebuah jabatan merupakan impian semua orang kecuali sedikit dari mereka yang dirahmati oleh Allah. Mayoritas orang justru menjadikannya sebagai ajang rebutan khususnya jabatan yang menjanjikan lambaian rupiah dan kesenangan dunia lainnya. Di tengah gencarnya para elit politik menambang suara dalam rangka memperoleh kursi ataupun jabatan, prilaku ini jauh dari syariat Islam. Dalam pandangan Islam, jabatan merupakan suatu amanah yang wajib dilaksanakan oleh siapa-siapa yang memegangnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Lelang Jabatan Perspektif Hukum Positif di pemerintahan Indonesia ?, dan bagaimana pelaksanaan lelang jabatan Prespektif Fiqih Siyasah di Pemerintahan Indonesia ? Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji tentang Lelang Jabatan dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif di Pemerintahan Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal,dan lain-lain. Dilihat dari sifatnya, termasuk penelitian hukum yuridis normatif . Data primer diperoleh langsung dan objek yang diteliti. Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer. Pengolahan data dilakukan melalui aditing, koding, dan sistematis data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif, sehingga di dapat kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian , dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang jabatan menurut Perspektif Hukum Positif tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Pemerintahan Indonesia. Sedangkan, pelaksanann lelang jabatan menurut Perspektif Fiqih Siyasah boleh dilaksankan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan demi kemaslahatan masyarakat dan juga tidak merugikan orang lain.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: Users 516 not found.
Date Deposited: 24 Nov 2017 03:48
Last Modified: 24 Nov 2017 03:48
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2442

Actions (login required)

View Item View Item