PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Beriyansyah, B (2017) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), dan (library reseach). Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris yuridis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yaitu dengan cara memeriksa data (editing), rekonstruksi data (reconstructing) dan sistematis data (sistematizing). Data dialisis dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam Perampasan C-1 Plano dan Money Politik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan. Menurut hukum Islam sepanjang penyelesaian perkara tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti itidak bertentangan dengan prinsif dalam hukum Islam. Money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah termasuk dalam katagori risywah muharramah, diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara‟. Sedangkan perampasan C-1 Plano termasuk dalam katergori ghasab, bagi pelaku perampasan tersebut jika terbukti melakukan, maka haram hukumnya.

Actions (login required)

View Item