IMPLEMENTASI E-PLANNING DALAM PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kantor Bappeda Lampung Barat)

Sintia, Rahmi (2023) IMPLEMENTASI E-PLANNING DALAM PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kantor Bappeda Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD ) atau yang biasa dikenal dengan e-Planning merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati No 24 tahun 2016 telah dipaparkan mengenai e-Planning ,kiranya dapat memberikan gambaran mengenai e-Planning dan sebagai tolak ukur dalam penerapan e-Planning yang akan diteliti oleh peneliti dalam penerapan e-Planning yang ditanggung jawabkan oleh Badan Perencanaan Pembanggunan daerah Lampung Barat berdasarkan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2016. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam skripsi ini yaitu bagaiman Implementasi e-Planning dalam Peraturan Bupati No. 24 tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat, bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi e-Planning dalam Peraturan Bupati No.24 tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi e-Planning dalam Peraturan Bupati Lampung Barat, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai Implementasi e�Planning dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Peneliti ini menyimpulkan implementasi e-planning masih menghambat akurasi dalam pengambilan keputusan pimpinan daerah dalam memberikan layanan terbaiknya terhadap masyarakat untuk mencapai peningkatan akuntabilitas aparatur daerah. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) sejauh ini tidak berjalan dengan maksimal sehingga belum memudahkan SKPD Kabupaten Lampung Barat dalam menyelesaikan masalah dengan mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016. E-planning dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat belum sepenuhnya mampu mensejahterakan rakyatnya dikarenakan pengelolaan aset informasi daerah Kabupaten Lampung Barat belum akurat. Tinjauan fiqh siyasah dalam pelaksanaan fungsi perencanan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan kajian fiqh siyasah dalam objek siyasah tanfidziyyah

Actions (login required)

View Item