ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.04/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF

Fortuna DM, Dewi (2017) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.04/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI_DEWI.pdf]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Mantan narapidana merupakan seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan, namun sesudah selesai menjalani masa hukuman di lembaga permasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dengan persyaratan tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5(lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dan analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Metode pengumpulan data ini adalah dari penelitian ini adalah studi pustaka baik itu bahan primer maupun sekunder, setelah bahan terkumpul secara keseluruhan yang telah diperoleh dari hasil pustaka selanjutnya menggunakan pengolahan data editing (pemeriksa data), coding (penanda data), reconstructing (rekonstruksi data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang menyatakan memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g UU Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemda, yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: ADMINLIB PERPUSTAKAAN
Date Deposited: 20 Nov 2017 02:26
Last Modified: 20 Nov 2017 02:26
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2313

Actions (login required)

View Item View Item