TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN PASCA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMIBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P�005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

HABIB, NUR FAIZI (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN PASCA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMIBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P�005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Beberapa waktu terakhir, terbitlah sebuah surat edaran yang diedarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang permasalahan masa idah. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang beberapa poin berkaitan dengan pernikahan dalam masa idah. Dalam surat edaran tersebut terdapat sebuah poin yang menjelaskan bahwasannya seorang suami baru dapat menikah apabila masa idah bekas istrinya telah selesai. Hal itu menimbulkan masalah karena dalam syariat tidak ada yang menyebutkan demikian. Seorang suami bisa melakukan pernikahan kapanpun setelah bercerai dengan mantan istrinya tanpa harus mempertimbangkan masa idah dari mantan istrinya.Tercatat dalam kurun waktu antara Desember 2021 hingga Juli 2022, terdapat sebuah pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dimana mempelai pria adalah seorang duda yang menikah secara langsung setelah bercerai dengan mantan istrinya terdahulu. Pernikahan tersebut terjadi dengan calon mempelai pria tidak mempertimbangkan selesainya masa idah mantan istrinya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P�005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah? Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa wawancara serta dokumentasi penulis dengan narasumber, serta data sekunder yang berupa jurnal, buku, serta iii berbagai literatur yang seusai dengan judul dari penulis. Metode pengolahan data pada skripsi ini menggunakan metode pemeriksaan data (editing) dan sistematika data (systematizing). Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwasannya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah memandang ketentuan yang terdapat dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P�005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri adalah sebagai anjuran, tidak harus diikuti pada kasus-kasus dimana rujuk tidak memungkinkan untuk dilakukan. Berdasarkan pembahasan rukun dan syarat pernikahan serta pendapat beberapa ulama berkaitan dengan masa idah laki-laki, maka ditinjau dari hukum Islam pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pasca beredarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P�005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri adalah pernikahan yang sah dan tidak melanggar hukum Islam. Kata kunci: Pernikahan, Surat Edaran, Idah, Hukum Islam

Actions (login required)

View Item