TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM JUAL BELI DUKU DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)

BURHANUDIN, Nawawi (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM JUAL BELI DUKU DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah fokus pada bagaimana Penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan yang ada di Desa Karang dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi rawas utara. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat di rumus kan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan (di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan (di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.Penelitian ini bersifat deskriftif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat. Dalam sistem jual beli borongan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara adalah terdapat unsur garar terkait dengan kualitas serta kuantitas barang, hal ini dikarenakan pemborong membeli buah duku ketika masih di pohon dengan kondisi yang belum masak secara sempurna, dan memiliki waktu tunggu sekitar satu bulan sampai dua minggu untuk matang secara sempurna, hal ini tentu mengandung unsur ketidak pastian dikarenakan bisa saja suatu saat buah duku tersebut gugur dikarenakan hujan deras ataupun angin, dan gugur akibat serangan hama ataupun binatang buas seperti kera.Secara harfiah dalam suatu akad jual beli jasa, pemberi jasa dan penerima jasa haruslah sama-sama mengetahui bagaimana besaran nilai upah yang telah disepakati, seperti halnya suatu kaidah fikih yang menyatakan hukum asal dari muamalat, yakni iv boleh melakukan transaki muamalat kecuali terdapat dalil yang mengaharamkanya, sehingga dalam praktek pengupahan yang terjadi di desa Karang Dapo dalam pembayaran upahnya tidak memenuhi salah satu syarat yakni adalah tidak terjadi suatu pemberian upah yang jelas serta adat kebiasaan yang digunakan dalam transaksi tersebut yang tidak dijelaskan besaran upahnya di awal perjanjian ialah mengandung unsur ketidak pastian atau gharar. Kata Kunci: Perjanjian, Upah, Gharar.

Actions (login required)

View Item