PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NO 40 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat)

REKI, ARDONI (2022) PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NO 40 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian dilatar belakangi oleh Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan secara ilegal tanpa izin membuat pasar krui dan labuhan jukung terkesan semerawut, terlihat kumuh serta tidak tertata rapi dengan adanya hal tersebut pemerintah kabupaten Pesisir Barat Membuat Peraturan Tentang penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima Nomor 40 Tahun 2016 aturan ini dibuat guna menertibkan PKL akan tetapi berdasarkan hasil Observasi dilapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah di buat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Barat? dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasahnya?. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di pasar krui Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan tersebut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden yakni DISPERINDAG yang memberikan pengawasan dalam penerapan Peraturan Bupati pesisir barat Nomor 40 tahun 2016 tentang penertiban dan pembinaan PKL, serta data penunjang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pesisir Barat selama ini belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah PKL yang terus mengalami peningkatan setiap tahun dikarena penertiban yang dilakukan belum memberikan efek jera bagi PKL. Pada Pandangan Fiqh Siyasah Implementasi Peraturan Bupati pesisir barat Nomor 40 tahun 2016 tentang penertiban dan pembinaan PKL Dinas Koperasi, UKM Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat sudah menjalankan tugasnya dalam penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima secara adil, hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap masyarakat

Actions (login required)

View Item