ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Hidayatullah, H (2022) ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan serta menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekertaris Desa dalam bentuk pelaksanaan unsur kewilayahan di Desa. Dalam hal ini Kepala Desa bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang memiliki persyaratan umum dan khusus. Namun sesuai dengan data lapangan yang ada di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara baik proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa ini hanya formalitas saja, hendaknya Kepala Desa baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa harus secara professional, benar, jujur, adil dan dapat lebih memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a). Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? b). Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui sejauh mana analisis Hukum Islam tentang implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriftif atau yang sering disebut juga dengan penelitian lapangan (Field Reaserch) yang data-datanya merupakan data primer dan sekunder yang diambil dari obserfasi langsung, wawancara, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian a). Kepala Desa belum sepenuhnya menerapkan, menjalankan dan memahami peraturan iii sehingga dalam pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa belum efektif dan masih mengutamakan kepentingan pribadi. b). Pandangan hukum islam tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dinilai belum sesuai dengan nilai-nilai ajaran dalam Islam. Masih nampak ketidakadilan ditengah masyarakatnya yaitu masih terjadi nepotisme dan tidak bersifat jujur dan transparan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

Actions (login required)

View Item