TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA EKS WARGA NEGARA INDONESIA

Herman, Ardiyansah (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA EKS WARGA NEGARA INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pasca hancur dan runtuhnya ISIS menyisakan dilema, bagaimana hak status kewarganegaraan bagi mereka yang pernah terlibat baik sengaja maupun atas dasar terpaksa. Mengingat bahwa sebagian dari mereka adalah Warga Negara Indonesia. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang hak-hak anggota ISIS Eks Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Anggota Islamic State Of Iraq And Syria Eks Warga Negara Indonesia Pasal 1 ayat (1) Jo ayat (3) dan Pasal 2. Akankah ada pengampunan sehingga eks warga Negara tersebut mendapatkan perlindungan dan masa depan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana Status Kewarganegaraan Anggota ISIS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) Jo ayat (3) dan Pasal 2?. Kedua, Bagaimana Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Mengenai Status Kewarganegaraan Anggota ISIS Tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Status Kewarganegaraan Anggota ISIS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Mengenai Status Kewarganegaraan Anggota ISIS. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library Reaserch), sedangkan sifat penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Kemudian di simpulkan. Hasil dari penelitian ini terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggota Islamic State Of Iraq And Syria Eks Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidaklah berakibat pada hilangnya status kewarganegaraan, Tinjauan fiqh siyasah tentang hukum kewarganegaraan, secara substansial hukum positif yang mengatur tentang kewarganegaraaan di Indonesia sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Di Indonesia meskipun bukan merupakan negara Islam, namun peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia merupakan peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan semua warga negara. Dalam Islam juga mengatur manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya. Terlepas dari pembagian-pembagian warga negara pada konsep syari’ah tradisional, dapat kita ambil beberapa konsep yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yaitu tentang tidak diperbolehkannya diskriminasi dan semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sudah sesuai dengan hukum positif tentang kewarganegaraan.

Actions (login required)

View Item