IMPLEMENTASI PASAL 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)

RIZQI, RAMDONI (2022) IMPLEMENTASI PASAL 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI 1-2.pdf] PDF
Download (3MB)
[thumbnail of SKRIPSI RIZQI RAMDONI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Seiring berkembangnya peternakan sapi dan kerbau yang dipelihara oleh masyarakat, dan disebabkan harga jual yang tinggi maka banyak masyarakat yang berternak sapi dan kerbau, namun di Desa Padang Rindu Kecamata Pesisir Utara KabupatenPesisir Barat yang menjadi permasalah adalah masyarakat yang beternak tidak memiliki kandang dan tidak mempunyai lahan untuk ternaknya masih ada diantaranya peternak tersebut yang masih melepasliarkan saja hewan ternaknya sehingga berkeliaran pada perkarangan rumah masyarakat setempat dan perkebunan di berbagai tempat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 40 peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Desa Padang Rindu, KecamatanPesisir Utara, Kabupate Pesisir Barat dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pasal 40 peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini peneliti meneliti masyarakat yang berternak sapi dan kerbau di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat dan dinas peternakan. Penulis menanyakan secara lengkap mengenai bagaimana Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 9 Tahun 2017 apakah sudah terlaksana atau belum. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang dan pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah purposive sampling itetapkan sample sebanyak 8 orang. Penelitian ini bersifat deskriptif normative. Temuan penelitian ternyata masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan penyelenggaraan beternak dianggap sebagai sumber masalah dari penyelenggaraan peternak yang menjadi bahan penelitian. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidak pahaman tetang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tersebut. Bila dipandang dari para peternak yang belum menjalankan perda tentu ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan fiqh siyasah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 16 Mar 2022 06:54
Last Modified: 16 Mar 2022 06:54
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18504

Actions (login required)

View Item View Item