ANALISIS SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP FUNGSI DAN PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

ANNISA, RISKA ANGGRAIN (2022) ANALISIS SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP FUNGSI DAN PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Netralitas adalah suatu keadaan tidak memihak; netral. Netralitas Aparatur Sipil Negera mutlak diperlukan mengingat tugas dan kedudukan ASN sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan pelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta agar memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar event Pemilu atau Pemilihan dapat berjalan secara jujur (fire play) dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan itu Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan atau pemilihan (hukum lainnya). Permasalahan penelitian yang penulis ajukan yakni, Peran dan fungsi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih kepala daerah dan Analisis siyasah syar‟iyyah terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih kepala daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada informan yaitu pada pegawai atau pejabat di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Bila ditelisik dari pandangan Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Pelanggaran Netralitas oknum ASN yang mengikuti perintah atasannya (tidak netral) untuk ikut serta dalam membantu salah satu calon walikota atau wakil walikota Bandar Lampung dalam pencarian suara tidak sejalan dengan pandangan Islam, karena telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak mentaati undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut ialah salah seorang lurah memasang banner salah satu bakal calon kepala daerah di kantornya, kemudian adanya bantuan sosial iii dari pemkot Bandar Lampung yang dipasangi banner bakal calon kepala daerah, dan ada juga yang memakai kaos salah satu bakal calon kepala daerah saat sedang membagikan bantuan sosial serta Melakukan foto bersama calon atau paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan Kemudian dalam hal ini Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam kontek penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga dalam kontek melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum

Actions (login required)

View Item