PANDANGAN FIQIH SIYASAH TENTANG PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PILKADA (Studi Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

REZA, EPENDI (2022) PANDANGAN FIQIH SIYASAH TENTANG PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PILKADA (Studi Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI 1-2.pdf] PDF
Download (4MB)
[thumbnail of SKRIPSI REZA EPENDI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku dan beraneka ragam adat istiadat. Dalam berbagai keanekaragaman ini sering dijumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, adanya suatu lembaga adat dalam suatu pemerintahan desa. Dimana lembaga adat bertujuan sebagai pengimbang atau yang di pertuakan dalam pengambilan keputusan serta sebagai penengah apabila terjadi konflik antar masyarakat terutama masalah perbedaan pandangan dalam Pilkada. Akan tetapi masih banyak di jumpai dalam Partisipasi Politik masyarakat dalam Pilkada terjadi perlisihan. Kerana itu peneliti perlu mengakat permasalahan ini serta di teliti dan dikaitkan dengan Pandangan Fiqh Siyasah berdaasarkan disiplin ilmu serta berdasarkan Surah An�Nisa 59. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: A.Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Pilkada Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? B. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peran Lembaga Adat Dalam Pilkada Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? Penelitian ini bersifat kualitatif serta menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang datanya berupa data primer dan skunder yang diambil dari observasi langsung, wawancara, bahan literature maupun jurnal dan sumber online yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana peran lembaga adat dalam Pilkada dan untuk menganalisis. Pandangan fiqih siyasah terhadap peran lembaga adat dalam Pilkada. Kegunanaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada akademisi khususnya hukum berkaitan dengan Hukum Tata Negara dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa:1. Dalam menjalankan peran, dan tugasnya berdasarkan Perda No 5 Tahun 2018 yang telah tertuang didalamnya. Meskipun lembaga adat tidak selalu ikut andil didalam Pilkada, karena antara lembaga adat dengan pemerintah desa memiliki kendali masing-masing didalamnya. Dimana dalam menjalankan Pilkada, kepala desa selalu mengkoordinasi dengan kepala adat Pekon Sumur Jaya. Dimana peran lembaga adat sebagai pengamat dan penengah didalam masyarakat dan senantiasa memberikan wawasan kepada masyarakat berkenaan dengan Pilkada, untuk senantiasa menjaga rasa pesaudaraan. Sehingga menimalisir adanya konflik atau selisih paham antara lembaga adat dengan aparatur desa, dan menghindari kendala-kendala yang memungkinkan terjadi dalam menjalankan pilkada. 2. Dilihat dari sudut pandang Fiqih Siyasah bahwa dalam peranannya lembaga adat dalam Pilkada tidak bertentangan dengan hukum Islan, akan tetapi hanya saja kurang musyawarah yang baik antara lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat mengenai partisipasi politik dalam Pilkada dalam hal ini ulil amri adalah lembaga adat dan pemeritah desa mengadakan musyawarah yang baik kepada masyarakat mengenai Pilkada agar terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan Pemimpin seperti dalam Surah An-Nisa 59, karna yang mana tujuan dari lembaga adat itu sendiri selain menjaga dan melestarikan adat istiadat, dan juga untuk kemaslahatan masyarakat

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 02 Mar 2022 04:14
Last Modified: 02 Mar 2022 04:14
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17881

Actions (login required)

View Item View Item