ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)

MUFTHI, SAKTI ZAKI ZAMANI (2022) ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuanya yaitu untuk melindungi dan memberikan edukasi kepada konsumen dan nasabah perbankan yang merupakan pelaku ekonomi di dalam sektor jasa keuangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang terdapat disektor jasa keuangan yang harus dihindari agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan transaksi di sektor jasa keuangan yang sebelumnya merupakan bentuk dari tugas dan fungsi BI sebelum beralih ke Otoritas Jasa Keuangan Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan melindungi nasabah Perbankan syariah guna edukasi dan perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dan nasabah perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna edukasi serta mengetahui pandangan Islam terhadap Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Perlindungan. Metode dari penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field research) dan sifat penelitanya deskriptif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Subjek penelitian ini adalah bagian perlindungan dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/ 2014, serta dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07 /2014. Kesemua Aturan tersebut memberikan perlindungan hukum konsumen perbankan tentang pemenuhan hak-haknya serta dalam usaha memberikan perlindungannya secara preventif maupun represif. Kata kunci: Peran, OJK, Perlindungan, Nasabah, Konsumen

Actions (login required)

View Item