TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ADVOKAT SYARI’AH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM (Studi di DPW APSI Provinsi Lampung)

MUHAMMAD, MIFTAHUL AHSAN (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ADVOKAT SYARI’AH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM (Studi di DPW APSI Provinsi Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) sebagai wadah pembinaan pengacara dan advokat syari’ah, juga secara eksplisit diatur dalam pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, observasi wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, editing dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan kerangka berpikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, peran Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung yaitu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-Undangan, seperti pendampingan hukum untuk klien mulai dari non-litigasi (luar pengadilan) sampai dengan litigasi (dalam pengadilan). Advokat di DPW APSI Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh iii Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Advokat di DPW APSI Lampung dalam menjalankan perannya melalui pusat mediasi dan bantuan hukum yaitu sebagai penyalur palayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung dikatakan sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dari advokat di DPW APSI Lampung dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam al-Qur’an yaitu mengenai terciptanya amar ma’ruf nahi munkar dimana dalam melaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas pendampingan hukum, tetapi lebih jauh dari itu yaitu menjadikan masyarakat mengerti akan hukum serta dapat mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item