TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF OBJEK WISATA (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia Kec, Pesisir Selatan)

KIKI, SETIAWAN (2022) TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF OBJEK WISATA (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia Kec, Pesisir Selatan). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI 2.pdf] PDF
Download (4MB)
[thumbnail of SKRIPSI KIKI SETIAWAN.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kunjungan wisatawan macanegara di Kabupaten Pesisir Barat Khususnya pada Pantai Tanjung Setia sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung, akan tetapi perlu adanya norma-norma yang berlaku dalam kunjungan wisata. Maka diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penaggulangan dampak negatif objek wisata di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menaggulangi dampak negatif objek wisata dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban pariwisata,. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskritif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara kepada Dinas Pariwisata yang mengerti tentang undang-undang kepariwisataan dan pengelola kepariwisataan dalam menaggulangi dampak negatif objek wisata dan juga menggunakan teknik kuisioner yang diambil secara proposive sampling kepada masyarakat di pantai Tanjung Setia Krui. Responden yang saya jadikan sampel pada penelitian ini adalah 8 orang. Dan sumber data yang saya gunakan adalah sumber data primer dan skunder. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjuan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Objek Wisata Di Pantai Tanjung Setia Krui. Berdasarkan hasil penelitan kebijakan pemerintah daerah tentang menanggulagi dampak negatif objek wisata di Pantai Tanjung Setia Pesisir Selatan Sebenarnya sudah sangat jelas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan peraturan daerah nomer 7 tahun 2018 pasal 22 ayat (1) dalam menanggulangi dampak negative objek wisata tentang ketertiban pariwisata. Setelah dijalankan dengan cara yang baik tentang dampak objek wisata bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat peraturan daerah nomer 7 tahun 2018. Sudah menjalankan sebagai pemimpin (ulil-amri) karena dalam peraturan daerah tersebut mengandung maslahah (manfaat) bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Pesisir Barat dan menghilangkan kemudharatan. Kata Kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Kebijakan Pemerintah Menaggulai Dampak Negatif objek Wisata

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 14 Jan 2022 03:33
Last Modified: 14 Jan 2022 03:33
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17116

Actions (login required)

View Item View Item